Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

Polri-TNI Wajib Berpihak Kepada Rakyat

RABU, 27 JUNI 2018 | 08:15 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

GARA-gara Piala Dunia 2018 (meski timnas Indonesia belum ikut berlaga) perhatian masyarakat Indonesia  terpecah-belah sehingga banyak yang lupa bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 diselenggarakan Pilkada 2018.

Banyak pula yang lupa bahwa pada Pilkada secara politis praktis TNI dan Polri tidak boleh berpihak.

Undang-undang


UU Tahun 2002 tentang Polri menyatakan bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

Sementara UU Pasal 47 Ayat 1 Tahun UU Pasal 28 Nomor 2 2004 tentang TNI menyatakan bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Pada hakikatnya, Undang-Undang menegaskan bahwa tugas utama TNI dan Pemilu adalah bukan berpolitik praktis namun menjaga ketahanan serta keamanan negara, bangsa dan rakyat Indonesia.

Maka Presiden VI Republik Indonesia, Prof. DR. Susilo Bambang Yudhoyono serta mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantyo bijak dan benar dalam menegaskan kembali bahwa memang mutlak dibutuhkan kenetralan TNI dan Polri pada Pilkada 2018.

Abdi Rakyat

Pada hakikat kenyataan tatanegara, polisi dan prajurit sama sekali bukan abdi partai politik atau politisi. Mengingat penyelenggara Pilkada bukan parpol tetapi negara maka Polisi dan TNI bukan berpihak ke parpol apalagi para peserta Pilkada namun kepada penyelenggara Pilkada yaitu negara.

Dan mengingat sabda Jenderal Besar Soedirman pada masa perjuangan membela kemerdekaan bangsa Indonesia bahwa rakyat adalah Ibunda Tentara Nasional Indonesia serta juga mengingat fakta tak terbantahkan bahwa sebuah negara mustahil hadir tanpa rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa Polri-TNI adalah Abdi Rakyat.

Maka merupakan kewajiban, tanggung jawab serta tugas utama Polri-TNI sebagai Abdi Rakyat pada setiap Pilkada mau pun segenap pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk senantiasa berpihak kepada rakyat Indonesia. Merdeka! [***]

Penulis adalah seorang rakyat Indonesia

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya