. Arus mudik Lebaran tahun ini tidak hanya ramai memperbincangkan kondisi dan kemacetan arus mudik, tetapi juga soal bertebarannya spanduk ucapan terima kasih terhadap Presiden Jokowi karena sudah membangun jalan tol untuk perjalanan mudik.
Bahkan jalan-jalan tol dinamai sebagai "Jalan Tol Pak Jokowi" sembari mengingatkan rakyat yang tidak memilih Jokowi bahwa mereka sedang melewati jalan tol berbayar hasil karya Presiden ketujuh ini.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, rakyat sudah cerdas dan memahami bahwa semua hasil pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol yang menggunakan uang rakyat dan mekanisme pembiayaan lainnya adalah milik semua rakyat, tidak peduli siapapun presidennya.
"Rakyat sudah cerdas. Saya khawatir spanduk-spanduk "Jalan Tol Pak Jokowi" ini tidak akan menuai simpati, bahkan akan dianggap oleh sebagian besar rakyat sebagai bentuk arogansi. Pendukung Jokowi harus lebih cerdas menarik hati rakyat. Model-model kampanye seperti ini kontraproduktif dan merugikan Jokowi," ucap Fahira dalam keterangan tertulis, Senin (11/6).
Senator Jakarta ini menduga, lahirnya logika-logika pendukung Jokowi yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai isu utama agar Jokowi terpilih lagi pada Pemilu 2019 akibat mindset keliru yang ditanamkan, bahwa sebelum Jokowi pembangunan infrastruktur Indonesia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekarang.
Mindset yang keliru ini mengakibatkan lahirnya klaim-klaim. Misalnya klaim bahwa baru pada masa Jokowi Papua dibangun dan klaim-klaim lain keberhasilan pembangunan infrastruktur yang sebenarnya hanya melanjutkan proyek infrastruktur pemerintah sebelumnya. Spanduk "Jalan Tol Pak Jokowi" ini, lanjut Fahira, adalah salah satu dari mindset yang keliru dari pendukung Jokowi.
"Jalan tol dibangun dari APBN, badan usaha dan juga melalui pinjaman. Rakyat yang lewat juga harus bayar, tidak gratis. Jadi nilai apa yang mau ditunjukkan kepada rakyat dengan hadirnya spanduk "Jalan Tol Pak Jokowi" ini? Jangan pernah berpikir, Presiden-presiden sebelumnya tidak melakukan apa-apa. Itu namanya buta sejarah. Jika pendukung Pak Harto dan SBY, melakukan hal yang sama, bisa kacau negeri ini," pungkas Ketua Komite III DPD ini.
[rus]
