. Aksi yang dilakukan pasangan calon nomor urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik) di panggung debat publik Pilgub Jabar 2018 merupakan sikap yang wajar dalam konteks berdemokrasi.
Paslon Asyik pada sesi penutupan debat publik putaran kedua Pilgub Jabar 2018 di Kampus Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, Senin lalu (14/5) menuai pro dan kontra. Kala itu, Sudrajat menyampaikan kalimat penutup yang diiringi aksi Syaikhu membawa kaus bertuliskan "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden".
Aksi Asyik kemudian direspon Bawaslu dengan keputusan memberi rekomendasi kepada KPU Jabar untuk menjatuhkan sanksi kepada paslon yang diusung Partai Gerindra, PKS dan PAN itu.
Pengamat politik, hukum dan pemerintahan dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf berharap persoalan ini segera selesai dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak sehingga proses politik jelang Pilgub Jabar tidak sampai menimbulkan kegaduhan yang lebih "nyaring".
"Saya tidak bisa katakan apa yang mereka (Asyik) lakukan itu benar dan saya juga tak bisa katakan hal itu melanggar. Kalau mengacu pada aturan seperti yang dikatakan Bawaslu kalau debat Pilgub itu harus sesuai konteks, berarti memang kurang pas. Tapi kalau konteksnya adalah demokrasi, itu bagian dari aspirasi. Jadi kita tunggu saja seperti apa langkah KPU, mudah-mudahan (keputusannya) yang terbaik dan bijak," kata Asep dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (21/5).
Asep menilai, kaos yang dibawa Asyik tersebut tidak lebih dari pesan politik dari partai pengusung yang akan memunculkan berbagai penafsiran dan bahkan pro dan kontra. Salah satunya dapat ditafsirkan bahwa kaos tersebut merupakan pesan dari partai koalisi pengusung Asyik terkait target politik mereka pada tahun politik 2018 dan 2019.
"Pilkada dan Pilpres tentu sangat erat kaitannya. Pasti muncul pro dan kontra, ada yang mengatakan kurang pas karena ini katanya kan Pilgub, tapi ada juga yang menganggapnya wajar karena bagian dari demokrasi," imbuhnya.
"Salah satunya mungkin bisa ditafsirkan kalau itu merupakan pesan dari partai politik pengusung mengenai target-target mereka di 2018 ini dan 2019 nanti. Mereka (Asyik) ingin menyampaikan partai mereka memiliki target yang sama dengan di Pilpres," ungkap Asep menambahkan.
Asep hanya berharap, semua pihak bersikap dewasa dalam menyikapi persoalan kaus "2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden" dan tidak mengedepankan sisi emosi. Sebab dalam demokrasi, semua pihak harus selalu siap menghadapi perbedaan.
Lebih dari itu, Asep menilai aksi Asyik di panggung debat publik justru bisa memberikan keuntungan. Elektabilitas Asyik selama ini berada jauh di bawah paslon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.
Tapi aksi membentangkan kaos tersebut bukan tak mungkin membuat Asyik bakal mendapat lebih banyak dukungan, terutama dari masyarakat yang belum menentukan pilihannya atau swing voters dan selama ini menginginkan perubahan di pemerintahan pusat.
"Swing voters di Pilgub Jabar masih cukup tinggi. Di sini diperlukan peran aktif dan efektif dari mesin politik. Kalau lihat dari pengalaman di 2008 dan 2013, saya melihat PKS ini cukup efektif. Bukan tidak mungkin itu bakal terjadi lagi di Pilgub sekarang walaupun secara elektabilitas berdasarkan beberapa survei (Asyik) masih ada di bawah paslon lain," demikian Asep.
[rus]
