Berita

Setyo Wasisto/Net

Pertahanan

Polri Butuh Payung Hukum Tangkap Sel Tidur Teroris

MINGGU, 13 MEI 2018 | 19:41 WIB | LAPORAN:

Penangkapan sel-sel tidur teroris yang mulai bangkit terganjal RUU Terorisme.

Begitu dikatakan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Setyo Wasisto dalam konferensi pers di kantornya, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu (13/5).

Setyo menjelaskan, selama ini UU yang digunakan masih bersifat responsif, sehingga jika sudah ada tindakan dari pelaku baru pihak Polri dapat melakukan tindakan.


"UU kita sifatnya responsif. Kita berharap RUU terbaru yang setahun ini berhenti tidak diproses, petugas Polri diberikan kewenangan untuk upaya preventif," ujarnya.  

Menurutnya jika Polri diberikan kewenangan upaya preventif akan mempermudah menjaga ketentraman masyarakat karena pihaknya dapat melakukan penyelidikan terhadap seseorang terlebih dahulu.

Setelah orang itu terbukti terafiliasi kelompok tertentu yang melakukan tindak terorisme maka dapat diproses lebih lanjut. Begitu pula jika ada ditemukan bahan peledak, peluru tanpa izin dan hal lainnya yang berkaitan dengan terorisme dapat ditindak.

"Segera diberikan payung hukum kepada Polri untuk dilakukan upaya represif untuk preventif. Kita bisa menangkap orang yang sudah ada barang buktinya," tukasnya. [wid]


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya