Demi Nama Baik PDIP, Puan Dan Pramono Seharusnya Minta Diperiksa KPK

Politisi PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Puan Maharani yang namanya disebut-sebut sebagai salah satu pihak penerima uang haram proyek pengadaan e-KTP seharusnya berani menjadi contoh bagi khalayak ramai dengan bersikap gentleman.

Menurut pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, Puan dan Pramono bisa lebih pro aktif dengan meminta KPK memanggil dan melakukan pemeriksaan setelah namanya disebut oleh Setya Novanto dalam persidangan tindak pidana korupsi beberapa waktu lalu.

"Elit politik itu harus memberi contoh. Bagaimana perilaku jauh dari korupsi. Misal, saya minta KPK panggil saya. Kalau dia gentelment, enggak usah nunggu dipanggil. Datang sendiri. Lebih gentel. Jadi jangan didesak-desak," tegasnya dalam diskusi bertajuk 'Nyanyi Ngeri Setnov' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3).

Sikap gentleman itu, kata Chudry, secara tak langsung membuktikan bahwa keduanya sama sekali tak bersalah. Publik juga akan menganggap pengakuan Novanto sebuah kebohongan belaka.

Tambah Chudry, hal itu juga penting untuk menjaga nama baik PDI Perjuangan yang juga ikut terseret.

"Ini kan menyangkut (nama baik) partai," demikian Chudry. [sam]