Berita

Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Pernyataan Sekjen PDIP Ibarat Mencuci Tangan Kotor Kemudian Airnya Disiram Ke Orang Lain

JUMAT, 23 MARET 2018 | 10:26 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan sungguh tidak bijak menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang KTP elektronik.

Program KTP-el adalah amanah UU yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Menurut Hinca, pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang langsung menyalahkan kebijakan dan program KTP-el lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi KTP-el, ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain.


"Pernyataan PDIP yang menyalahkan kebijakan dan program KTP-el ini juga baru dikemukakan sekarang, setelah dua kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang KTP-el," sebut Hinca dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (23/3).

Hinca sebelumnya menyebutkan pernyataan Hasto soal kesaksian mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus KTP-el sangat aneh dan menggelikan.

Baca: Setya Novanto: Puan Maharani dan Pramono Anung Terima 500 Ribu Dolar AS

Pernyataan Hasto itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Setya Novanto, yang menyebut dua kader utama PDIP Puan dan Pramono sebagai pihak yang menerima dana KTP-el, tapi dia menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dan Partai Demokrat. [rus]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya