Berita

Hinca Pandjaitan/Net

Politik

Sekjen Demokrat: Pernyataan Sekjen PDIP Salah Alamat

JUMAT, 23 MARET 2018 | 09:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mendiskreditkan Partai Demokrat adalah salah alamat.

"Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto (mantan Ketua Umum Partai Golkar)," ucap Hinca dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (23/3).

Menurutnya, kalau PDIP ingin membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK. Lalu, Majelis Hakim yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti.


"Partai Demokrat juga tidak pada posisi untuk berpendapat apakah Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat atau tidak, kami tidak punya kewenangan untuk itu," ujar Hinca, anggota Komisi III DPR ini.

Hinca sebelumnya menyebutkan pernyataan Hasto soal kesaksian mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus KTP-el sangat aneh dan menggelikan.

Pernyataan Hasto itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Setya Novanto, yang menyebut dua kader utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai pihak yang menerima dana KTP-el, tapi dia seolah-olah menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dan Partai Demokrat. [rus]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya