Berita

Dunia

Pemerintah Resmi Pangkas Jam Kerja Satu Jam Lebih Pendek Mulai April

SENIN, 19 MARET 2018 | 14:01 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Israel memangkas jam kerja karyawan setiap minggunya selama satu jam mulai bulan April besok.

Dengan demikian, jam kerja yang harus dipenuhi oleh karyawan adalah 42 jam seminggu.

Langkah tersebut sesuai dengan perintah perpanjangan yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, Urusan Sosial dan Pelayanan Sosial Israel Haim Katz.


Pemangkasan jam kerja itu merupakan hasil dari sebuah kesepakatan kolektif umum yang dicapai setahun yang lalu antara Avi Nissenkorn, ketua Histadrut (Federasi Umum Buruh di Israel), dan Shraga Brosh, presiden Asosiasi Produsen Israel.

Dengan pemangkasan jam kerja itu, dipastikan tidak akan dibarengi dengan pemotongan gaji dan upah per jam akan meningkat karena akan dihitung berdasarkan 182 jam kerja per bulan, bukan 186 jam.

Ini adalah pertama kalinya sejak 1995 bahwa pekerja di Israel mendapat keuntungan dari pengurangan jam kerja.

Laporan tersebut juga mengatakan bahwa hari kerja yang lebih pendek setiap minggu akan ditentukan oleh pengusaha, dengan mempertimbangkan permintaan dan kebutuhan karyawan. Demikian seperti dimuat Xinhua awal pekan ini. [mel]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya