Berita

Nusantara

PWNU DKI: Sudahlah, Jangan Lagi Gunakan Isu SARA Dalam Politik

SENIN, 19 MARET 2018 | 10:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Sekelompok masa yang menamakan diri Forum Umat Islam Revolusioner (FUIR) berencana menggelar aksi 'Gugat Anies' di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/3). Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai hanya diam ketika ulama dizalimi, dan dianggap telah meninggalkan umat Islam setelah jadi gubernur.

Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI KH. Taufiq Damas Lc menanggapi rencana aksi tersebut mengatakan, jika saat ini muncul kekecewaan dari pendukung Anies yang mengatas namakan umat Islam itu, memang sudah diprediksi sejak awal. Harusnya para pendukung Anies sadar sejak awal bahwa Anies bersama pengusungnya memang menggunakan isu SARA untuk memenangi kontestasi Pilkada DKI 2017.

"Tapi perlu saya luruskan ya, jangan semua umat Islam dikatakan mendukung Anies, banyak juga orang Islam yang mendukung Ahok, seperti juga banyak umat non muslim yang mendukung Anies. Tapi sudahlah, jangan lagi gunakan isu SARA dalam kontestasi politik apapun," sebut Damas dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.


Menurut Damas, dia tidak tahu persis soal kekecewaan pendukung Anies itu. "Tapi bisa jadi bener adanya, saat ini mereka mereka merasa tak bisa mendapatkan apa yang diinginkan saat Anies jadi gubernur. Isu Sara memang hanya digunakan untuk alat mencapai kekuasaan," ujar lulusan Al-Azhar Mesir ini.

Dia menegaskan, kedepan tidak boleh lagi ada isu SARA digunakan untuk meraih keuntungan politik, jangan lagi jargon ideologi, dan politik identitas agama dipakai untuk kepentingan sesaat, karena di negeri ini semua kelompok agama ada dan ada bermacam macam suku bangsa.

"Situasi saat ini tak mungkin bisa Anies mengikuti semua keinginan pendukungnya contoh misalnya penerapan Perda Syariah. Karena basis kebijakan Gubernur harus mengikuti peraturan yang berlaku berdasarkan UUD 45, Pancasila dan komitmen NKRI. Jadi cair saja ini dalam politik, orang Islam itu ada dimana-mana, tidak bisa diklaim umat Islam pada kelompok tertentu seperti pendukung Anies misalnya," demikian Damas. [rus]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya