Berita

Demokrat/Net

Politik

Demokrat Monitor Elektabiltas 3 Kader Untuk Pilpres 2019

MINGGU, 04 MARET 2018 | 03:06 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Demokrat terus bertekad untuk mengakhir politik bipolar yang terjadi di tanah air saat ini.

Namun demikian, solusi pragmatis mengawinkan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto belum jadi pilihan bagi Demokrat.

Begitu tegas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief dalam kicauannya di akun Twitter @andiarief_, Sabtu (3/3),
 

 
"Apakah ini solusi atau jadi masalah di kemudian hari, harus dikaji," ujarnya.

Kini muncul juga pertanyaan publik tentang nama yang disiapkan Demokrat untuk dijadikan capres/cawapres di Pilpres 2019. Menanggapi hal itu, Andi menyebut bahwa ada tiga nama yang terus dimonitor perkembangan elektabilitasnya oleh Demokrat.

Ketiga nama itu, Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

"Apakah Demokrat bangun poros sendiri? Setiap partai berupaya ikut kontestasi. Demokrat punya AHY, TGB, Pak De, punya elaktabilitas sendiri-sendiri," ujarnya.

Demokrat dalam membangun koalisi pilpres punya standar politik, pertama dasar elektabilitas. Kedua, koalisi yang cukup dan saling memahami.

"Apakah koalisi dengan PKB menduetkan Capres/Cawapres dengan Cak Imin? Bukan tidak mungkin, tapi realitas menunjukkan syarat PT tidak cukup," lanjut Andi.

Dia menjelaskan bahwa Demokrat selama menjalin koalisi tidak pernah mendominasi. Seperti koalisi yang pernah terbangun antara Demokrat dengan Golkar, PKS, PKB, PPP, dan PAN. Di akhir bersama SBY selama 10 tahun, suara PKB, PAN, dan PPP ikut mengalami peningkatan.

"Demokrat belum pernah koalisi dengan Gerindra, namun Demokrat pernah mendukung capres/cawapres Gerindra dan PAN. Suaranya mendekati 50 persen di 2014," sambung Andi

"Itulah penjelasan singkat atas pertanyaan yang muncul soal posisi partai demokrat dalam pilpres 2019. Semua kemungkinan masih bisa terjadi," tukasnya.  [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya