Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencermati tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuwangi saat berkunjung ke daerah tersebut, Kamis (1/3).
Saat di ruang pelayanan publik milik Pemkab Banyuwangi Sri mencoba sejumlah tombol menu pelayanan yang ada di layar komputer. Perangkat komputer itu disediakan bagi pengunjung yang ingin tahu tentang programdan pertanggung jawaban kinerja Pemkab Banyuwangi.
Sri mulai berselancar masuk ke sistem e-village budgeting untuk pengelolaan keuangan desa di Banyuwangi, serta e-monitoring system untuk pemantauan berbagai proyek pembangunan secara online.
Dalam sistem tersebut, proyek dipaparkan perkembangannya lengkap dengan foto dan titik koordinat yang tinggal diklik, sehingga mustahil ada proyek ganda atau fiktif.
"Tadi saya lihat display yang dipampangkan, bisa diakses publik. Bagaimana progress pembangunan terpampang secara transparan. Juga bisa terlihat bagaimana kemajuan suatu proyek, ada fotonya, ada titik koordinatnya. Itu adalah bentuk akuntabilitas yang dibutuhkan," kata Sri usai melakukan peninjauan.
Menkeu mengapresiasi kinerja pengelolaan pemerintahan Banyuwangi yang tidak hanya bertumpu pada administrasi yang baik sesuai hukum keuangan negara, tapi program-program yang ditawarkan juga berdampak ke peningkatan ekonomi masyarakat.
Hal itu membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Banyuwangi mendapat predikat tertinggi se-Indonesia, serta daerah itu mendapat dana insentif Rp75 miliar dari Kemenkeu.
Selain itu, Menkeu mendorong Banyuwangi untuk terus berinovasi menurunkan angka kemiskinan yang saat ini telah turun drastis hingga satu digit di angka 8,6 persen dari sebelumnya selalu dua digit.
"Saya melihat Banyuwangi jeli memetakan wilayahnya yang masuk zona kemiskinan tinggi. Lalu dia fokuskan ke daerah itu dan dikeroyok sampai kemiskinan turun. Ada detail bagaimana membantu masyarakat tidak mampu. Ini menggambarkan bahwa peranan daerah daerah itu sangat penting untuk perubahan yang nyata," ujar Sri.
Dia merujuk ke sejumlah program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi, seperti tabungan pelajar, distribusi makanan lansia, dan kreasi ekonomi di kantong kemiskinan.
Sri sendiri datang ke Banyuwangi untuk meninjau persiapan penyambutan delegasi IMF-Bank Dunia dari berbagai negara yang bakal mendarat di kabupaten tersebut pada Oktober mendatang.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berterima kasih atas berbagai panduan yang diberikan pemerintah pusat.
"Sebenarnya simpel saja, ikuti arah kebijakan pusat. Misal, Presiden Jokowi awal-awal dulu bilang, ubahlah paradigma keuangan negara. Dari money follows function ke money follows program. Fokus kita apa, itu dana digelontorkan. Bukan dibikin rata semua dinas hanya untuk rutinitas," ujar Anas.
Anas menambahkan dari sana jugalah Banyuwangi membuat prioritas-prioritas, seperti pariwisata untuk peningkatan ekonomi.
"Kami bersyukur, ternyata dampaknya terasa. Pendapatan per kapita naik 100 persen jadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada 2016 lalu, dengan kemiskinan yang berhasil kita tekan di level 8 persen," pungkas Anas.
[nes]
