Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Salahuddin Uno beda pendapat tentang groundbrekaing rumah tapak DP nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara, yang urung terlaksana Rabu pagi (28/2).
Disinggung lagi hari ini (Kamis, 1/3), Anies enggan berkomentar apa pun.
Sebelumnya Anies menegaskan bahwa rumah tapak DP nol rupiah bukan program Pemprov DKI.
"Nggak ada, memang tidak ada. Kami belum ada program itu. Yang kami ada luncurkan yang sudah diluncurkan. Yang sekarang belum, belum ada. Anda cek aja program siapa? Program Pemprov? Tidak ada. Cek aja," ucap Anies di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, kemarin.
Sandiaga justru berkilah proyek tersebut dibatalkan, melainkan hanya ditunda. Penundaan dilakukan karena belum adanya sinkronisasi. Salah satunya menyangkut Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Falisitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Apakah ini FLPP atau non FLPP. Karena kalau FLPP ada batasan-batasannya dan itu kami harus sinkronkan," kata Sandi.
Perbedaan sikap ini disinyalir sebagai penyebab groundbreaking rumah tapak DP nol persen di lahan milik kontraktor PT Nusa Kirana itu batal digelar, kemarin.
Salah satu yang menonjol dari perbedaan sikap dua orang penting di DKI tersebut menyangkut jadwal groundbreaking.
Sandiaga memastikan jadwal groundbreaking 28 Februari, sebaliknya dengan Anies.
"Yang bilang hari ini siapa juga. Makanya kemarin ditanyain saya ga mau komentar," ujar Anies.
Anies justru menegaskan, semua program Pemprov DKI Jakarta, terlebih yang bekerja sama dengan pihak swasta akan diumumkannya jika sudah ada aturan yang jelas.
"Kalau swasta mau selenggarakan silahkan aja. Kami tidak pernah melarang tapi kalau melibatkan Pemprov maka harus mengikuti dan benar cara payung aturannya, payung hukumnya," ujar Anies.
[wid]
