Berita

Foto/Net

Nusantara

Rumah Tapak DP 0 Rupiah Batal Dibangun Di Cilincing

Belum Ada Kesepakatan Dengan Pengembang
KAMIS, 01 MARET 2018 | 13:03 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Peletakan batu pertama rumah tapak dengan uang muka alias down payment (DP) 0 rupiah di Jalan Malaka IV, Ke­lurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, batal dilakukan kemarin. Padahal, sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikabarkan akan melakukan groundbreaking pada 28 Februari 2018.

"Warga sih sudah menunggu rumah tapak dengan DP 0 rupiah, tapi tentunya harga terjangkau oleh rakyat dengan berpenghasi­lan rendah," ujar Diuska, warga Jakarta Utara.

Melihat belum dilakukan peletakan batu pertama itu, Di­uska mengaku sangat kecewa. Sebab, kepingin tahu bagaimana rumah dengan DP 0 rupiah itu, apa sanggup dibeli masyakat berpenghasilan rendah.


Menanggapi hal itu, Guber­nur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku, sejak awal pihaknya tidak pernah menyebut akan meletakkan batu pertama rumah tapak DP 0 rupiah di Cilincing dilakukan pada 28 Februari 2018.

Dia tidak pernah mengumum­kan sesuatu sampai semuanya siap, termasuk untuk peletakan batu pertama rumah DP 0 rupiah.

"Jadi semuanya siap, semua tertata baik, sudah siap baru um­umkan," ujar Anies di Asrama Haji Pondok Gede, kemarin.

Dikatakan Anies, persoalan ketersediaan rumah sangat se­rius. Ini menyangkut kepentingan jangka panjang warga Jakarta. Karenanya, penyediaan rumah harus dilakukan dengan matang. Jangan sampai groundbreaking menjadi acara seremonial semata tanpa mengindahkan mekanisme dan berjalannya proyek.

"Warga punya harapan sangat besar soal rumah milik, hunian milik. Karena itu kami tak ingin ada langkah atau seremoni yang sekadar untuk memenuhi harus ada rumah. Kami matangkan dulu," katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menambahkan, pihaknya belum mencapai kes­epakatan soal harga dan skema pembayaran rumah DP 0 rupiah versi tapak ini.

"Arahan saya jangan terlalu dipaksakan kalau memang be­lum ada yang sinkron, tunda saja dulu, pastikan dulu soal harga dan skema. Itu kemarin belum ada sinkronisasinya," ujar Sandi di Balai Kota, kemarin.

Sandi berdalih tak ingin terbu­ru-buru merealisasikan program ini. Sebab harus kita pastikan program ini bisa menyentuh keinginan kita memberikan rumah DP nol rupiah kepada masyarakat yang berada di level income atau penghasilan Rp 3,7 juta sampai angka Rp 7 juta.

Soal dibatalkannya ground­breaking ini, Sandi pun memas­tikan tidak ada permasalahan den­gan pengembang. Hanya belum ketemu saja skema pembiayaan untuk program rumah tersebut.

"Nusa Kirana yang memban­gun Kelapa Gading. Mereka punya track record yang sangat baik. Jadi tidak perlu diragu­kan lagi, tinggal disinkronkan harganya. Apakah ini masuk ke program pemerintah yang lagi kami dorong. Ini yang harus kami pastikan tidak ada timbul kerancuan," tandasnya.

"Apakah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau non FLPP. Karena kalau FLPP ada batasan-batasannya dan itu kami harus sinkronkan," pungkas Sandi.

Seperti diketahui, pembangu­nan rumah DP 0 rupiah adalah janji kampanye Anies-Sandi yang paling populer saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebelumnya, Anies-Sandi sudah meresmikan pembangunan rumah versi ver­tikal alias rumah susun DP 0 ru­piah "Klapa Village" di Jakarta Timur pada Januari 2018.

Untuk versi tapak yang terletak di Rorotan ini, Pemprov DKI Jakarta menggandeng kontraktor sekaligus pemilik lahan rumah tapak DP 0, PT Nusa Kirana. Proyek di atas la­han 1,3 hektare diperkirakan cukup untuk 100 unit rumah. Lokasi lahan terletak tepat di belakang SMAN 115 Jalan Malaka IV. Sebagian besar lahan masih berbentuk areal persawahan.

Baru ada satu rumah contoh dengan ukuran 5x9 meter perse­gi. Modelnya minimalis beratap genteng dan bercat krem. Ter­dapat ruang tamu 4x4 meter persegi, dua kamar tidur masing-masing 2,5x2,5 meter persegi, dan kamar mandi 1,5x1,5 meter. Di halaman belakang rumah ada sebuah lahan kosong 1x5 meter untuk dapur. Pembangunan ren­cananya dimulai pada April atau Mei. Kabarnya, ditargetkan 100 unit rumah selesai pada Februari 2019. *** 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya