Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI, Direktorat Jenderal Bina Marga terus memacu penyelesaian pembangunan jalan paralel perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.
Jalan paralel sepanjang 850 km dari Temajok hingga Batas Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur itu terbagi menjadi 12 koridor ruas tersebut ditargetkan bisa tembus seluruhnya pada tahun 2019.
Pembangunan yang dilakukan BBBPJN XI dilakukan di seluruh segmen atau ruas baik berupa pengaspalan, perkerasan tanah, pembangunan jembatan, dan untuk pembukaan jalan yang masih berupa hutan bekerjasama dengan Zeni TNI AD. Pembangunan jalan paralel perbatasan memiliki lebar minimal tujuh meter dan ruang milik jalan minimal 25 meter.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan perbatasan bernilai strategis. Disamping fungsi pertahanan dan keamanan negara juga sekaligus membuka dan menumbuhkan ekonomi kawasan perbatasan.
"Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran dalam menjaga kedaulatan NKRI," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (27/2).
Sementara itu Kepala BBPJN XI Timbul Manahan Pasaribu mengatakan dari total panjang 850 km hingga akhir 2017 sepanjang 107 Km dengan kondisi masih hutan.
Sementara jalan yang sudah tembus sebagian besar kondisinya sudah beraspal yakni sepanjang 327,48 Km, jalan agregat sepanjang 123,89 km dan jalan tanah sepanjang 291,04 km.
Salah satu ruas yang ditangani adalah pada Ruas I Temajok-Aruk (82,09 km) yang akan dibangun sebanyak delapan jembatan dengan panjang antara 20-90 meter. Selain itu akan dilakukan perbaikan sebanyak 64 jembatan kayu yang ada.
Ditargetkan untuk pembangunan jembatan baru dan perbaikan jembatan yang ada akan rampung pada tahun 2018, sehingga ruas Temajok-Aruk bisa fungsional seluruhnya. Selain itu juga dilakukan penanganan di 12 titik rawan longsor di daerah Simpang Tanjung.
Untuk Ruas 2 Aruk-Bts. Kecamatan Siding/Seluas dari panjang 53,40 km sudah dalam kondisi beraspal sepanjang 39,44 km dan perkerasan tanah 13,95 km. Penanganan pada ruas yang masih berupa tanah akan dilakukan hingga tahun 2019 termasuk peninggian badan jalan sepanjang 2 km pada lokasi rawan banjir yakni diantara Simpang Tapang dan Simpang Take.
"Perbaikan terhadap 19 jembatan kayu yang sudah lapuk juga dilakukan dengan menggantinya dengan jembatan berupa box culvert," ujar Manahan.
Untuk penanganan jalan yang belum tembus, pada pertengahan Januari 2018 lalu, Kementerian PUPR dan Zeni TNI AD telah menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan perbatasan Ruas 12 Nanga Era-Bts. Kalbar/Kaltim sepanjang 60 km senilai Rp 78,47 miliar yang ditargetkan rampung tahun ini.
[nes]
