. Serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta dinilai sangat minim. Selama lebih dari empat bulan usia pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno baru mampu menyerap anggaran sekitar 6 persen.
Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengatakan dewan akan memanggil semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berdialog mengenai hal itu.
"Legislatif akan banyak melakukan komunikasi dan mengundang SKPD untuk mendiskusikan itu," ujar Taufik di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2).
Dikatakan angka penyerapan anggaran sebesar 6 persen untuk waktu yang sedemikian lama tentu sangatlah rendah. DPRD berkewajiban untuk mendorong jajaran Pemprov agar lebih mengoptimalkan penyerapan anggaran.
"Karena itu kita mesti dorong agar serapannya baik. Kenapa? Karena serapan itu yang menggulingkan ekonomi masyarakat," jelasnya.
Ditekankannya lagi bahwa dialog antara pihak legislatif dan eksekutif terkait penyerapan anggaran memang perlu dilakukan.
Sebab selama ini, penyerapan anggaran baru digenjot menjelang tutup tahun. Dikhawatirkannya akan terjadi penyelewengan jika penyerapan anggaran secara besar-besaran baru dilakukan menjelang akhir tahun. Hal itu karena menurutnya perencanaan anggaran yang kurang mempuni.
"Evaluasi eksekutif saya kira itu segera dialkukan. Kami melihat dari faktor perencanaan yang menurut saya kurang baik. kedepannya gak boleh lagi," tegas Taufik, politisi Partai Gerindra.
[rus]
