Berita

Net

Nusantara

BPH Migas Didorong Wujudkan BBM Satu Harga

SENIN, 26 FEBRUARI 2018 | 17:52 WIB | LAPORAN:

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mendorong Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mewujudkan bahan bakar minyak (BBM) satu harga seperti yang dicanangkan pemerintah terutama di daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal.

Demikian pembahasan utama pada pertemuan ketua DPD didampingi anggota Komite II DPD Dailami Firdaus dengan Ketua BPH Migas Fashurullah Asa di Komplek Parlemen, Jakara, Senin (26/2).

Oesman Sapta mengaku mendukung adanya program BPH Migas dalam mempercepat pemerataan distribusi BBM melalui program satu desa satu sub penyalur. Jika hal itu terwujud maka menciptakan keadilan sosial dan mempercepat pemerataan pembangunan.


"Saya mendukung program satu desa satu sub penyalur BBM agar pemerataan satu harga terwujud. BPH Migas harus berani membuat terobosan meski tidak mudah dan jika itu untuk membuat daerah semakin sejahtera maka kami akan akan berada di belakang mereka," jelasnya.

Menurut Oesman Sapta, DPD sudah mengadakan nota kesepahaman (MoU dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Kementerian Desa dalam upaya mengawasi penggunaan dana desa. Hal tersebut bisa juga dilakukan dengan BPH Migas dalam mewujudkan adanya program Pertamina Mini tersebar di setiap desa, sehingga memudahkan pemerataan BBM ke seluruh Indonesia.

"DPD melalui Komite II saya harap segera mengadakan pertemuan untuk memperdalam program tersebut ini sangat baik dan membantu ekonomi kerakyatan juga pemerataan penyaluran BBM di seluruh pelosok daerah. Kalau bisa satu desa minimal ada satu pom bensin mini tersebut," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua BPH Migas Fashurullah Asa mengatakan, permasalahan dalam mewujudkan BBM satu harga karena masih kurangnya sebaran SPBU di daerah. Jika dirata-rata, satu unit SPBU melingkupi 300 kilometer sehingga sulit dijangkau.

"Dengan target BBM satu harga kami mendorong banyak penyalur seperti SPBU mini dan karena membangun SPBU cukup mahal apalagi investasi di daerah. Oleh karena itu, kami mendorong daerah untuk menjadi sub penyalur BBM, kami akan melegalkan izinnya, alatnya dan penyalurannya di daerah-daerah nanti," jelasnya. [wah]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya