Langkah Menteri PUPR Moratorium Proyek Konstruksi Sudah Tepat

Langkah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang melakukan penghentian sementara atau moratorium proyek-proyek konstruksi jalan layang dinilai tepat.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengaku dirinya bersyukur bahwa Menteri Basuki sudah berani mengambil keputusan tersebut.

"Pak Basuki sudah menyatakan moratorium, digantikan dulu untuk pembangunan infrastruktur yang sifatnya elevated," katanya dalam diskusi 'Proyek Infrastruktur: Antara Percepatan dan Pertaruhan' di Cikini, Jakarta, Sabtu (24/2).

Alvin menjelaskan, pihak yang paling bertanggung jawab dalam serangkaian kecelakaan kerja proyek infrastruktur adalah konsultan yang melakukan fungsi pengawasan. Baik itu terkait perencanaan, pembangunan dan pengawasan proyek. Para konsultan ditunjuk kementerian terkait, misalkan Kementerian BUMN dan kementerian lainnya.

"Jadi, siapapun yang menunjuk mereka tentunya harus ikut bertanggung jawab," ujarnya.

Adapun, pertanggungjawaban yang harus dilakukan adalah dengan menyampaikan ke publik bagaimana sebelumnya memilih konsultan, baik dari segi kriteria maupun proses pemilihan.

"Kalau semuanya dipenuhi berarti konsultannya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi kalau tidak terpenuhi tentunya kementerian tersebut juga melakukan maladministrasi. Mereka mengabaikan keselamatan dan keamanan masyarakat luas," tegas Alvin. [wah]