. Maraknya kecelakaan kontruksi dalam proyek-proyek pemerintah belakangan ini dinilai sebagai dampak dari nafsu pemerintah sendiri.
Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia, Harun Alrasyid Lubis mengatakan bahwa harusnya pemerintah mampu membuat skala prioritas dalam proyek-proyek pembangunan mereka dengan persiapan dan perencanaan yang matang, termasuk manajemen resiko yang juga mempuni.
"Ilustrasinya kita mendaki, saya sebut tahan napas, ambil oksigen agak banyak dulu. Memang enggak mungkin, memang harus diatur, untuk mengatur ini memang tidak ada pilihan, buat priority list yang realistis," katanya dalam diskusi bertajuk 'Proyek Infrastruktur: Antara Percepatan dan Pertaruhan' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2).
Kalau tidak demikian, kata dia, kecelakaan kerja pada proyek kontruksi bakal terulang. Hal itu sangat merugikan para pekerja dan pelaku usaha konstruksi alias kontraktor, termasuk merugikan pemerintah sendiri.
"Pemilik perusahaan merasa dua kali 'diperkosa' oleh pemerintah. Karena pemerintah memaksa pengusaha untuk melakukan
mission impossible. Nanti saya harus bayar dua kali tarif lebih mahal, tidak
right prize. Lalu nanti juga pemerintah juga akan mendapatkan ranjau subsidi yang berlebihan," pungkas dosen ITB ini.
[rus]
