Berita

Politik

DPR Harus Prioritaskan RUU POM

MINGGU, 04 FEBRUARI 2018 | 17:48 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Badan Pengendalian Obat dan Makanan (BPOM) hingga saat ini hanya bertindak sebagai pengawas peredaran produk di masyarakat. BPOM tidak bisa bisa bertindak sebagai pengendali jika ada pelanggaran terhadap peredaran obat dan makanan tersebut.

Untuk itu, DPR RI harus memprioritaskan pembahasan Rancangan UU Pengendalian Obat dan Makanan (POM) yang pernah diajukan pemerintah beberapa waktu lalu. Sehingga masyarakat mendapatkan jaminan kepastian hukum atas produk obat dan makanan yang beredar.

Begitu kata pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Riant Nugroho menanggapi urgensi RUU POM untuk segera disahkan oleh DPR.


"Sampai saat ini, BPOM tidak punya kewenangan memberikan sanksi seperti penutupan pabrik, jika ditemukan pelanggaran atas izin produk tertentu. Kewenangan itu masih ada di tangan Kementerian Kesehatan,” ujarnya kepada redaksi, Minggu (4/2).

UU POM akan memberikan kewenangan kepada BPOM untuk dapat melakukan pengawasan sejak dari hulu, yaitu mulai registrasi hingga pasca produksi hingga ke hilir yaitu tahap post market.

Artinya, jika UU POM sudah disahkan maka porsi Kemenkes hanya sebagai regulator. Sementara untuk operator yang mengendalikan peredaran makanan dan obat bisa diserahkan kepada BPOM.

Sehingga, BPOM bisa langsung mengekseskusi temuannya. Termasuk temuan yang tengah marak diperbincangkan masyarakat mengenai uji sampel produk suplemen makanan yang positif mengandung DNA babi.

"Tapi saat ini, BPOM sama sekali tidak mempunyai kewenangan menutup pabrik," tutup Riant. [wah]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya