Berita

Politik

Transparan KPU Tidak Hanya Ditampilkan Tapi Juga Mudah Diakses

KAMIS, 01 FEBRUARI 2018 | 12:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen menciptakan pemilu yang transparan dan berintegritas. Kedua komitmen itu bukan hanya menyangkut teknis tahapan pemilu atau pilkada saja, tetapi juga dengan pelaporan keuangan.

Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, pola pikir dan paradigma dalam bekerja secara transparan mesti didorong untuk seluruh personil di KPU sampai satuan kerja di daerah. Hal ini penting, termasuk menyusun laporan keuangan.

"Bukan hanya sistem, tapi paradigma dan pola pikir itu lebih penting. Orang meskipun dipaksa harus transparan, tapi juga mesti diiringi dengan komitmen,” ujar Pramono.


Hal tersebut ditegaskan Pramono saat memberikan arahannya dalam Evaluasi Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran (LPPA) Berbasis Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) KPU Tahun 2018, di Bogor, Jawa Barat, Rabu (31/1). SIMONIKA digelar pada 31 Januari - 2 Februari 2018.

Berdasarkan hasil survei 2017, KPU menempati urutan keempat sebagai lembaga yang dipercaya oleh publik. Ini berarti, kinerja dan kerja keras KPU selama lima tahun ini mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat.

"Harus kita perbaiki kinerja secara terus menerus. Ini harus kita perkuat, baik dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu maupun pengelolan laporan keuangan, agar bisa lebih dipercaya. Semua harus memberikan kontribusi bagi peningkatan kepercayaan publik kepada KPU," pungkasnya.

Senada dengan Pramono, Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan, transparan dan integritas menjadi poin utama dalam menciptakan pemilu yang baik. Transparan disini bukan hanya mudah ditampilkan, tapi juga mudah diakses oleh publik.

"Ini cara kita membangun kepercayaan publik. Anda harus bekerja jujur dan baik. Dua hal ini saja anda kerjakan, maka pemilu kita baik," kata Arief.

Ia mendorong kepada para peserta untuk terus berinovasi dalam menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi lembaga dan masyarakat. Seluruh personil di KPU juga mesti bekerja secara ekstra.

"Jadi kita harus berfikir melompat jauh ke depan. Tidak mungkin kita bekerja secara ordinary. Kita harus bekerja ekstra dengan cara yang luar bisa supaya orang lain memberikan apresiasi, terukur dan lebih baik," seru Arief.

"Pokoknya tiap tahun harus ada yang baru dan bisa mewariskan sesuatu yang baik bagi generasi yang akan datang," pungkasnya dilansir dari laman KPU.

Beberapa hal yang menjadi agenda pembahasan dalam rapat evaluasi ini ialah menyangkut capaian serapan Tahun 2017; evaluasi penggunaan aplikasi SIMONIKA; hasil monitoring hibah pilkada 2017 dan 2018; serta strategi meningkatkan kualitas Laporan keuangan KPU. [rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya