Berita

Net

Nusantara

KPK DKI Akan Pelajari Semua Laporan Masuk Dari Masyarakat

KAMIS, 18 JANUARI 2018 | 19:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI dibentuk untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, KPK DKI memiliki tugas dalam mencegah korupsi melalui sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien, partisipatif, bekerja secara sistemik dan sistematis.

Ketua KPK DKI Bambang Widjojanto menjelaskan ada tiga aspek utama yang dibangun dalam KPK DKI. Pertama, aspek pembangunan integritas aparatur sipil negara (ASN). Kemudian pembangunan sistem anti korupsi dan pembangunan budaya antikorupsi.

"Jadi, KPK DKI ini akan bekerja secara sistematis dan sistemik untuk membangun sisitem pencegahan korupsi, bukan untuk penindakan seperti lembaga KPK nasional itu. Karena kami tidak memiliki perangkat penindakan itu," tegas Bambang kepada wartawan, Kamis (18/1)


Dia meminta masyarakat untuk tidak berburuk sangka atas pembentukan lembaga ini. Apalagi jika kemudian beranggapan bahwa lembaga ini hanya mempriotaskan kasus yang bermuatan politis seperti Reklamasi Teluk Jakarta, RS Sumber Waras dan pembelian lahan di Cengkareng Barat.

BW, begitu ia disapa menjelaskan bahwa pihaknya akan memproses setiap laporan yang masuk dari masyarakat. Termasuk jika ada laporan mengenai dugaan korupsi  di lingkungan BUMD DKI, seperti kasus di BUMD Jakarta Propertindo dan kasus manipulasi alih fungsi Gedung Ancol Beach City (ABC) yang diduga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.

Jikapun alih fungsi Gedung ABC itu terindikasi korupsi, Bambang menegaskan bahwa pihaknya hanya berada dalam wilayah sistem pencegahan. Sementara wilayah penindakan ada di wilayah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Semua data masuk pasti akan kita pelajari dan verifikasi obyektifitasnya terlebih dahulu. Untuk penindakanya ya nanti Gubernur yang akan memutuskan. Apakah ditindaklanjuti ke KPK atau Kepolisian atau inspektorat itu wilayah Gubernur. Kami hanya memberi rekomendasi kepada Gubernur," tutupnya.[dem]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya