Berita

Foto/RMOL

Nusantara

Gagal Usung Kader, PDIP Kota Bekasi Dukung Petahana Rahmat Effendi

Siap Terima Sanksi DPP
KAMIS, 11 JANUARI 2018 | 12:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. DPC PDIP Kota Bekasi akhirnya memutuskan untuk mendukung calon patahana Rahmat Effendi pada Kota Bekasi Pilkada 2018. Dukungan tersebut diberikan pada last minute saat pendaftaran ke KPU Kota Bekasi, Rabu malam (10/1).

Dengan keputusan tersebut, jajaran PDIP Kota Bekasi mengaku siap menerima sanksi lantaran tidak mampu menjalankan mandat DPP PDIP untuk mengusung kader sendiri di Pilkada Kota Bekasi.

Ancaman sanksi tersebut tertuang dalam surat keputusan rekomendasi yang dikeluarkan DPP PDIP.


"Memang dalam isi surat rekomendasi ada lima poin salah satunya adalah harus dijalankan. Jika tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan oleh partai sesuai AD/ART. Bisa surat teguran atau sangsi pemecatan," kata Ketua Tim Pemenangan DPC PDIP Kota Bekasi, Nicodemus Godjang kepada wartawan, Kamis (11/1).

Lebih lanjut Nico mengungkapkan, dalam rekomendasi yang dikeluarkan DPP, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah merestui usulan mengusul kader sendiri, pasangan Sumiyati Muchtar Muhamad (istri Muchtar Muhamad atau M2) dan Lilik Haryoso. Keputusan tersebut tertuang melalui surat rekomendasi nomor 3941/IN/DPP/I/2018.

"Rekomendasi bagi kedua kader PDIP tersebut memang sempat menjadi perdebatan di kalangan internal DPC. Karena awalnya kita berharap yang diusung adalah M2," ungkap Nico.

Kegalauan DPC semakin bertambah, karena sampai akhir hari terakhir pendaftaran, pasangan calon yang direkomendasikan DPP PDIP belum juga menyatakan kesiapannya untuk maju di bursa calon pemilihan kepala daerah Kota Bekasi.

"Karena tidak ada konfirmasi dari pasangan calon tersebut, akhirnya kami DPC berkirim surat kepada DPP dan pihak DPP PDIP mengeluarkan keputusan berupa rekomendasi agar kami berkoalisi dengan petahana Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dan Tri Adhianto. Keputusan ini harus kami ambil karena kami tidak mungkin abstain," tuturnya.

Menurut Nico, pihaknya diberikan dua opsi koalisi oleh DPP PDIP, yakni berkoalisi dengan PKS-Geridra atau petahana. DPC akhirnya membuat pilihan untuk turut mendukung terhadap petahana yang sebelumnya telah diusung Partai Golkar, PAN, PPP, Partai Demokrat, PKB dan Partai Hanura.

"Dari DPP PDIP kami diminta mengambil sikap untuk berkoalisi. Karena melihat konstalasi politik saat ini, kami diberikan dua pilihan oleh DPP untuk berkoalisi. Karena patsun kami dengan PKS-Gerindra berbeda maka, pilihan yang cocok adalah berkoalisi dengan petahana," tandas Nico. [Zulfahmi/rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya