Berita

Djoko Setiadi/Net

Politik

Cukup Ini Yang Pertama Dan Terakhir Kepala BSSN Keseleo Lidah

KAMIS, 04 JANUARI 2018 | 11:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Walau sudah mencabut dan meminta maaf terkait 'hoax membangun', Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tetap mengingatkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi untuk tidak lagi memancing kegaduhan dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang justru kontraproduktif dengan tujuan didirikannya BSSN yaitu mendeteksi dan mencegah kejahatan siber.

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, produksi dan penyebaran hoax yang merupakan salah satu jenis kejahatan utama dunia siber memerlukan dukungan publik luas. Oleh karena itu, kehadiran BSSN harusnya mampu menyuntikkan semangat baru, bukan malah menyiutkan harapan dan melahirkan rasa pesimis di tengah-tengah masyarakat.

"Tidak ada area abu-abu tentang hoax. Semuanya hitam dan merusak. Mau seperti apapun konten hoax-nya, termasuk yang melebih-lebihkan prestasi Presiden. Bahkan hoax seperti ini (melebih-lebihkan prestasi Presiden) sangat berbahaya karena pasti menurunkan wibawa Pemerintah. Kami minta BSSN mulai fokus memformulasikan strategi memberantas hoax, cukup sekali ini saja, badan ini memancing kegaduhan," tegas Fahira dalam keterangan tertulis, Jakarta (4/1).


Menurut Fahira, BSSN juga harus bisa membedakan dengan tegas antara kritik kepada penguasa dengan produksi dan penyebaran konten hoax karena keduanya adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Jangan sampai kehadiran badan bentukan Presiden Jokowi ini malah mengancam demokrasi yang sudah 'berdarah-darah' diperjuangkan.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, lanjut Fahira, kritik sekeras apapun kepada penguasa adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi dan dibatasi undang-undang. Selama kritik itu berdasarkan fakta dan tidak menjurus kepada fitnah dan pembunuhan karakter, tidak boleh sama sekali dikategorikan sebagai hoax apalagi dituduh makar atau upaya untuk menjatuhkan Pemerintah.

"Menjadi pemimpin di sebuah negara demokrasi itu 'kupingnya harus tebal'. Itu sudah jadi konsekuensi logis. Makanya, kami ingatkan, jangan sampai Badan ini jadi ancaman demokrasi, dengan mengkategorikan kritik keras kepada Pemerintah sebagia hoax," tukas Senator Jakarta ini.

Namun, secara pribadi, sambung Fahira, dirinya mempunyai harapan besar bahwa kehadiran BSSN ini benar-benar mampu menjadikan dunia siber di Indonesia sehat dan aman diakses siapapun termasuk anak-anak.

"Kami ucapkan selamat bekerja. Tugas yang diemban BSSN ini cukup penting dan strategis karena dunia siber saat ini sudah menjadi bagian yang tak terlepaskan dari aktivitas sebagian besar warga Indonesia sehari-hari," pungkas Fahira. [rus]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya