Masyarakat Dayak Kalimatan Timur yang tergabung dalam Forum Dayak Bersatu menemui anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Dapil Kaltim Ihwan Datu Adam, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/1).
Pertemuan dilakukan untuk menyampaikan aspirasi atas pemeriksaan pihak kepolisian terhadap tokoh Dayak Kaltim yang juga Wali Kota Samarinda Syahrie Jaang atas kasus izin pengelolaan lahan parkir di Pelabuhan Terminal Peti Kemas, Palaran.
Majelis Adat Dayak Nasional Deputi I Kaltim Yulianus Henock yang ikut dalam pertemuan menilai bahwa pemeriksaan tersebut kental muatan politik. Apalagi, Kapolda Kaltim juga berkepentingan untuk maju di Pemilihan Gubernur Kaltim 2018.
"Kami menolak proses hukum yang sedang dijalankan Polri terhadap Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur Bapak H. Syahrie Jaang yang sedang berproses menjadi calon gubernur Kaltim periode 2018-2023," jelasnya.
Menurut Yulianus, sulit untuk tidak mengaitkan proses pemeriksaan tersebut dengan konstelasi politik. Sebab, pemeriksaan dilakukan di hari-hari terakhir pendaftaran calon gubernur.
"Sulit menafikan adanya unsur politisasi terhadap hukum dalam masalah ini, mengingat Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin juga sedang berproses menjadi calon gubernur Kaltim, sebagaimana bisa disaksikan secara luas oleh masyarakat," paparnya.
Ihwan Datu Adam yang mendapat aspirasi dari masyarakat di dapilnya itu berjanji segera berkoordinasi dan menyampaikan langsung ke Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekretaris Fraksi Didik Mukrianto. Sehingga keluhan masyarakat Kaltim bisa segera ditindaklanjuti.
"Kalau mau berkompetisi harus fair dan menempuh cara-cara yang elegan, tak boleh menggunakan cara-cara kotor untuk menyingkirkan kompetitor. Pemimpin yang baik harus gentle, berkompetisi yang sehat dan mesti siap menang dan siap kalah. Untuk praktik dan cara-cara seperti ini pasti kita lawan," ujarnya.
Guna memastikan tidak ada kriminalisasi dalam kasus tersebut, Ihwan Datu juga akan menyampaikan keluhan ke pimpinan Komisi II dan Komisi III dari Fraksi Demokrat.
[wah]
