Seruan Pengurus Pusat SMSI Hadapi Hoax Di 2018

Acapkali kabar bohong (hoax) dan ujaran kebencian mampu menerobos masuk ke ruang redaksi media, khususnya media massa berbasis internet. Sehingga menciptakan kebingungan dan mempertajam pertikaian yang terjadi di tengah masyarakat.

"Tidak berlebihan bila ada anggapan yang mengatakan bahwa tak sedikit energi sosial bangsa Indonesia habis untuk menanggapi kabar bohong dan ujaran kebencian sepanjang 2017," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Teguh Santosa dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Minggu (31/12).

Dia menjabarkan bahwa ada dua hal yang umumnya menyebabkan ruang redaksi kebobolan dan ikut mendiseminasi kabar bohong dan ujaran kebencian. Pertama, pemahaman terhadap kode etik jurnalistik dan kemampuan menghasilkan karya jurnalistik yang rendah.

"Kedua, ketidakmampuan pengelola redaksi menarik garis tegas dan menjaga jarak dengan kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan publik yang seharusnya menjiwai produk pers," urai pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Namun demikian, Teguh menilai pengalaman memprihatinkan di sepanjang tahun 2017 itu patut dijadikan pelajaran berharga sebagai bekal dalam memasuki 2018 dan tahun-tahun berikutnya.

Atas alasan itu juga, dalam menyambut tahun 2018, Pengurus Pusat SMSI mengeluarkan sejumlah seruan untuk anggotanya yang tersebar di setiap provinsi di seluruh Indonesia.

"Pertama, mendorong perusahaan media siber yang menjadi anggota SMSI untuk terus meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap kode etik jurnalistik serta kemampuan wartawan dalam memproduksi karya pers," ujarnya.

Kedua, SMSI mendorong perusahaan media siber yang menjadi anggotanya untuk terus menerus mengkampanyekan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dikeluarkan Dewan Pers.

Terakhir, SMSI Mengingatkan pemilik dan pengelola media siber anggotanya bahwa tahun 2018 dan 2019 adalah tahun yang dipenuhi agenda politik lokal dan nasional.

"Masyarakat pers memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk ikut menciptakan proses politik yang demokratis, konstruktif dan produktif bagi bangsa dan negara," tutup Teguh. [ian]