Saatnya Pemimpin Santri Jadi Pelengkap Jokowi

Sejak Hari Santri dideklarasikan pada 2015, sepak terjang politik kaum santri sudah berubah menjadi wacana arus utama populer di negeri ini.

Begitu kata Direktur Islam Nusantara Center (INC) A Ginanjar Sya’ban saat menutup acara Refleksi Akhir Tahun 2017 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (28/12)
 
Alumni al Azhar, Kairo ini menjelaskan bahwa partisipasi politik kelas menengah santri kini bisa dipahami dari dua sudut pandang, yaitu penggunaan instrumen teknologi digital dan jaringan komunitas sosial keagamaan.
 

 
"Di sinilah terlihat kalau praktik politik kelas menengah santri tidak lagi dengan dunia pesantren yang berkutat pada kitab kuning atau mushala, tapi kini praktik politiknya berkembang," ujarnya.
 
Dengan kata lain, di era teknologi seperti ini, aspirasi politik santri bisa turut dijaring melalui berbagai media. Sementara pada 5 November 2017 lalu, para santri sudah menasbihkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai panglima Santri Nusantara.

"Harapannya, dia bisa mewujudkan aspirasi dan kepentingan dunia pesantren yang terjaring itu," sambung Ginanjar.

Sementara itu, penulis buku Masterpice Islam Nusantara, Zainul Milal Bizawie menjelaskan bahwa berbagai masalah ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik bisa diminimalisasikan melalui berbagai koneksi santri melalui komunitas pesantren, madrasah, hingga keluarga.

Dalam hal ini, panglima Santri Nusantara sebagai penyalur aspirasi santri bisa berkorelasi dengan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik.

 "Inilah saatnya, pemimpin dari kalangan santri melengkapi pemerintahan Jokowi ke depan," tutupnya. [ian]