Berita

Boediono/Net

Hukum

Boediono Diperiksa KPK Terkait Penerbitan SKL BLBI

KAMIS, 28 DESEMBER 2017 | 13:25 WIB | LAPORAN:

Mantan Wakil Presiden RI, Boediono menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, (Kamis, 28/12).

Jurubicara KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa Boediono datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus suap penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sebelumnya sempat tertunda.

"Ya, tadi pagi sekitar pukul 09.50 WIB, Boediono datang ke KPK untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus BLBI dengan tersangka SAT (Syarifuddin Arsyad Tumenggung)," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (28/12)


Menurutnya, KPK belum memanggil Boediono kembali namun Boediono sendiri yang berinisiatif untuk menyambangi Komisi Anti Rasuah tersebut.

"Saksi atas inisiatif sendiri meminta diperiksa hari ini karena di jadwal pemanggilan berhalangan," tambahnya.

Atas inisiatif dan demi efektivitas penyidikan, lanjut Febri, penyidik akhirnya melakukan pemeriksaan hari ini juga. Boediono diperiksa seputar jabatan yang disandangnya dalam rentang waktu SKL tersebut terbit.

"Terkait dengan jabatan dalam rentang waktu SKL terbit," tukasnya.

Sebelum menjadi Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2009 hingga 2014, Boediono diketahui menjabat sebagai Menteri Keuangan Agustus 2001 hingga Oktober 2004. Sebagai Menkeu, dia berada di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjadi Presiden Republik Indonesia. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya