Berita

Hukum

Pengawasan Sektor Bea Cukai Masih Lemah

SELASA, 26 DESEMBER 2017 | 16:53 WIB | LAPORAN:

Nasional Corruption Watch (NCW) meminta Presiden Joko Widodo membentuk badan khusus yang bertugas melakukan pengawasan di sektor pabean dan cukai.

"Kami meminta Presiden Joko Widodo agar segera membentuk badan khusus atau satuan tugas khusus, dalam rangka optimalisasi pengawasan dan keamanan hak-hak negara di bidang pabean dan cukai," ujar Ketua Umum NCW Syaiful Nazar saat menggelar jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (26/12).

Menurutnya, pembentukan badan tersebut akan membantu Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dalam rangka mengoptimalkan pengawasan lalu lintas barang impor, maupun komoditi tertentu yang diproduksi di dalam negeri agar negara menerima hak-haknya.


"Selama ini pengawasan hanya dilakukan oleh jajaran bea cukai sehingga rentan terhadap manipulasi dan penyelewengan," ujar Syaiful.

Dia pun mengusulkan agar inspektorat atau kepatuhan internal diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga kinerja pengawasan sektor pabean dan cukai lebih baik.

Ditjen Bea Cukai sampai saat ini masih dianggap sebagai garda depan Indonesia untuk mengawasi barang-barang yang masuk maupun keluar.

"Dalam praktiknya belum ada yang mengawasi lembaga tersebut. Agar tidak terdapat penyelewengan maupun manipulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu," tegas Syaiful. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya