Berita

NCW/RMOL

Hukum

NCW: Heru Pambudi Lindungi Oknum Korup Di Bea Dan Cukai

SELASA, 26 DESEMBER 2017 | 16:16 WIB | LAPORAN:

Nasional Corupption Watch (NCW) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera mengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Heru Pambudi.

Ketua Umum NCW, Syaiful Nazar mengatakan Heru harus segera dicopot karena melindungi oknum pejabat yang korup di lembaga yang dia pimpin.

"Karena Heru Pambudi diduga masih melindungi dan membiarkan oknum pejabat korup di tubuh Bea dan Cukai," ujarnya saat ditemui di restoran yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/12)


Syaiful menagih janji Sri Mulyani yang pernah mengungkapkan jika ada pegawai atau pejabat Kementerian Keuangan yang melanggar harus diberikan sanksi berat. Syaiful menyebutkan dua nama oknum Bea dan Cukai yang korup seperti Aris Murdiyanto dan Ahmad Dedy alias Dedy Congor sebagai contoh bahwa Heru Pambudi masih melindungi anak buahnya.

"Aris Murdiyanto adalah orang yang terlibat dalam kasus urusan daging impor, lalu Ahmad Dedy diduga terlibat dalam kasus minuman keras impor," ungkap Syaiful.

Selain meminta Sri Mulyani untuk mengganti Dirjen Bea dan Cukai, NCW juga meminta Presiden untuk melakukan reformasi serta membentuk badan khusus untuk mengawasi bidang bea dan cukai. [san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya