Berita

Ganjar Pranowo/Net

Hukum

SKANDAL KORUPSI e-KTP

PDIP Pasang Badan Bela Ganjar Pranowo

JUMAT, 22 DESEMBER 2017 | 00:29 WIB | LAPORAN:

PDI Perjuangan pasang badan bela Ganjar Pranowo. Partai Banteng meminta masyarakat mengedepankan asas praduga tak bersalah terkait penyebutan nama Gubernur Jawa Tengah itu dalam sidang perkara skandal korupsi pengadaan KTP elektronik.

"Ya kalau sekadar disebut, bagaimana dengan praduga tak bersalah. Kan harus kita hormati," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto usai menghadiri acara "Seminar Nasional Refleksi Hukum Tahun 2017" di Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

PDIP saat ini juga belum akan melakukan evaluasi terhadap Ganjar. Sebab, kata Hasto, status ganjar hanya saksi yang bolak-balik karena keterangannya dibutuhkan penyidik KPK.


"Kecuali Ganjar Pranowo itu statusnya terpidana. Tapi kalau sebutan, ini tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi," jelasnya.

Terlepas dari itu, kata Hasto, saat proyek e-KTP berjalan, posisi PDIP berada di luar pemerintahan. Karenanya, tidak mungkin kalau PDIP disebut mendesign kasus itu.

"Konsepsi e-KTP itu secara keseluruhan jauh berbeda dengan yang digagas oleh Megawati Soekarnoputri. Jadi kami tidak ikut-ikutan dalam proses itu," jelasnya.

Hasto menegaskan, seharusnya pemerintahan saat itu juga memberikan penjelasan mengapa bisa terjadi persoalan yang melibatkan begitu besar kerugian negara.

"Dari kasus Bank Century, Hambalang, dan sebagainya. Artinya ada persoalan sistem, ada persoalan kepemimpinan. Ini yang seharusnya dilihat jeli," tandasnya. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya