Berita

Ganjar Pranowo/Net

Hukum

SKANDAL KORUPSI e-KTP

PDIP Pasang Badan Bela Ganjar Pranowo

JUMAT, 22 DESEMBER 2017 | 00:29 WIB | LAPORAN:

PDI Perjuangan pasang badan bela Ganjar Pranowo. Partai Banteng meminta masyarakat mengedepankan asas praduga tak bersalah terkait penyebutan nama Gubernur Jawa Tengah itu dalam sidang perkara skandal korupsi pengadaan KTP elektronik.

"Ya kalau sekadar disebut, bagaimana dengan praduga tak bersalah. Kan harus kita hormati," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto usai menghadiri acara "Seminar Nasional Refleksi Hukum Tahun 2017" di Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).

PDIP saat ini juga belum akan melakukan evaluasi terhadap Ganjar. Sebab, kata Hasto, status ganjar hanya saksi yang bolak-balik karena keterangannya dibutuhkan penyidik KPK.


"Kecuali Ganjar Pranowo itu statusnya terpidana. Tapi kalau sebutan, ini tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi," jelasnya.

Terlepas dari itu, kata Hasto, saat proyek e-KTP berjalan, posisi PDIP berada di luar pemerintahan. Karenanya, tidak mungkin kalau PDIP disebut mendesign kasus itu.

"Konsepsi e-KTP itu secara keseluruhan jauh berbeda dengan yang digagas oleh Megawati Soekarnoputri. Jadi kami tidak ikut-ikutan dalam proses itu," jelasnya.

Hasto menegaskan, seharusnya pemerintahan saat itu juga memberikan penjelasan mengapa bisa terjadi persoalan yang melibatkan begitu besar kerugian negara.

"Dari kasus Bank Century, Hambalang, dan sebagainya. Artinya ada persoalan sistem, ada persoalan kepemimpinan. Ini yang seharusnya dilihat jeli," tandasnya. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya