Berita

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo/Net

Pertahanan

Gatot: Terserah Presiden

Calon Panglima TNI
KAMIS, 30 NOVEMBER 2017 | 09:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sepertinya tak mau dipusingkan soal siapa penggantinya nanti selepas pensiun. Sang Jenderal menegaskan posisi tertinggi di TNI merupakan pilihan Presiden Jokowi. Jadi, terserah Presiden siapa yang bakal dipilihnya menjadi panglima.

"Presiden lebih tahu (sosok perwira tinggi TNI yang pantas jadi panglima TNI). Presiden kan perlu pembantu panglima TNI sesuai ancaman dan tantangan ke depan. Nggak ada yang lebih tahu dari Presiden. Toh, Presiden yang akan menggunakan kok," kata Gatot kepada wartawan di Secapa AD, Hegarmanah, Kota Bandung, kemarin.

Pergantian panglima TNI tengah menjadi perhatian masyarakat hingga berpolemik di media sosial. DPR pun mendesak pemerintah segera menunjuk calon pengganti Gatot yang tak lama lagi memasuki masa pensiun. Nah siapa pilihan Jokowi? Gatot menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang TNI, setiap panglima TNI merupakan mantan kepala staf, baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). "Saya pastikan, yang jadi panglima TNI itu pernah menjabat kepala staf angkatan. Itu amanat undang-undang," ujar dia. Menurut Gatot, pergantian panglima TNI tidak akan mengganggu program kerja yang selama ini sudah dirancang. Sebab, para calon sudah memiliki satu visi dan misi TNI.


Seperti diketahui, Gatot akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Menjelang pensiun ini, Jokowi memiliki hak preogratif untuk memilih pengganti orang nomor satu di TNI itu. Nantinya, Jokowi akan mengajukan nama calon pengganti panglima TNI ke DPR untuk disahkan.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pihaknya hingga semalam belum menerima usulan nama dari Presiden siapa pengganti Gatot. Pihaknya masih menunggu dan nantinya akan melakukan penilaian siapa yang dianggap cocok menjadi panglima. "Suratnya belum ada, nanti kalau sudah ada akan kita nilai sesuai mekanisme yang ada," ujar Abdul Kharis kepada Rakyat Merdeka.

Politisi PKS ini juga menegaskan tidak ada polemik di DPR soal siapa yang bakal menjadi panglima. Pihaknya tetap objektif menilai siapa kandidat diusulkan Presiden. "Tenang-tenang saja, kita tinggal tunggu usulan saja," pungkasnya.

Seperti diketahui, sesuai UU TNI, calon Panglima TNI adalah perwira tinggi TNI yang pernah menduduki jabatan kepala staf. Artinya ada tiga calon saat ini yakni KSAD Jenderal Mulyono, KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto dan KSAL Laksamana Ade Supandi.

Pengamat militer Mardigu Wosiek Prasetiyo menilai, dari tiga kandidat yang ada secara individu semuanya adalah jenderal terbaik di bidangnya, dan tidak perlu diragukan lagi soal kredibilitasnya memimpin. Namun, ada faktor lain berupa efektifitas yang membuatnya menyarankan agar Jokowi mempertimbangkan faktor masa bakti dari ketiga kandidat ini. Menurutnya, jangka waktu masa bakti terpanjang ada di KSAU. Marsekal Madya Hadi Tjahjanto, merupakan lulusan 1986.

"Paling panjang itu KSAU. Lainnya, sama-sama lulusan 1983 dan tahun depan juga masuk masa pensiun. Daripada ganti-ganti panglima lagi, sebaiknya diberikan kepada yang masih lama pensiun," ujar Mardigu kepada Rakyat Merdeka.

Mardigu mengatakan, Indonesia akan sibuk secara politik di tahun 2018 dan 2019. Diperlukan formasi kepengurusan yang mantap dan tidak berubah-ubah jika ingin efektif melakukan pengamanan negara. Pasalnya, jika panglima berganti, tentu akan ada pergantian jajaran staf. "Enam bulan ganti lagi ngga efektif. Jadi, panglima harus panjang, Kapolri juga. Kita fokus menyusun pengamanan meskipun semua memang keputusan presiden. Mau pilih yang mana," pungkasnya. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya