Berita

JK/Net

Politik

Jusuf Kalla Tahu Kapan Harus Lengser Keprabon

SENIN, 09 OKTOBER 2017 | 08:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Jusuf Kalla merupakan seorang negarawan yang luar biasa dan mempunyai dukungan kuat, terutama di Indonesia bagian timur.

Tak heran jika kemudian dalam survei yang dirilis Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) publik masih ingin JK mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

Begitu kata Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) yang juga dekat dengan Jusuf Kalla, Poempida Hidayatullah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/10).


Namun demikian, sebagai seorang negarawan, Jusuf Kalla paham tentang dinamika suksesi yang tepat. JK, lanjut Poempida akan lebih memilih mengutamakan sukses kepemimpinan ketimbang harus ikut mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.

"Mengingat usianya yang kian lanjut, maka dari contohnya itulah Beliau tentu berharap akan dapat terinduksi kepada JK-JK yang muda mewarisi semangat dan gaya kepemimpinannya. Jadi 'legacy' yang ditinggalkan seorang JK akan selalu dapat diturunkan dari generasi ke generasi," jelasnya.

Poempida yakin banyak anak-anak muda yang berpotensi memimpin Indonesia ke depan dan terinspirasi dari kenegarawanan yang diperlihatkan Jusuf Kalla tersebut.

Menurutnya, pemimpin yang baik itu juga pemimpin yang dapat menciptakan kader.

"Termasuk, tahu kapan harus lengser keprabon," tutupnya.

Dalam hasil survei KedaiKOPI, nama M Jusuf Kalla menjadi yang paling diminati publik sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

"Rakyat masih menempatkan nama M. Jusuf Kalla di tempat teratas 15,1 persen sebagai cawapres Jokowi," jelas Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio dalam keterangannya.

Selain nama JK, ada juga yang memilih agar Jokowi berdampingan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (13,4 persen), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (12 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (10,1 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (7,5 persen), Kapolri Jenderal Tito Karnavian (6 persen), Sri Mulyani (4,8 persen), Kepala BIN Budi Gunawan (0,8 persen), dan nama-nama lainnya (13,8 persen). Sisanya menjawab tidak tahu. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya