Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: PP Saja Tidak Berhak Atur Penyadapan, Apalagi SOP KPK

SENIN, 09 OKTOBER 2017 | 06:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Peraturan mengenai penyadapan pernah dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tepatnya, dalam UU 11/2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan bahwa dalam pasa 31 ayat 4 UU ITE mengatur ketentuan penyadapan menggunakan peraturan pemerintah (PP).

"Pemerintah SBY melalui menkominfo Tifatul Sembiring menyiapkan PP untuk mengatur penyadapan sesuai amanah UU ITE itu," jelasnya dalam akun Twitter @Fahrihamzah sesaat lalu, Senin (9/10).


Namun demikian, sambungnya, masyarakat terutama lawyer melihat ada bahaya jika pengaturan penyadapan dilandaskan pada PP. Sekelompok lawyer kemudian melakukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan pasal 4 UU ITE No 11/2008 dibatalkan oleh MK.

"Tanggal 24 Februari 2011 keputusan MK dibaca oleh prof Mahfud MD bahwa pasal 4 UU ITE melanggar HAM. Disebutkan bahwa penyadapan adalah pelanggaran HAM maka harus diatur oleh UU, bukan PP. Artinya PP (kalau ada) ikut dibatalkan," terangnya.

Fahri berkesimpulan bahwa PP yang berkedudukan lebih tinggi ketimbang standar operasional prosedur (SOP) sebuah lembaga tidak bisa memberikan kewenangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyadap. Tapi di satu sisi, KPK tetap menggunakan dasar SOP dalam melakukan penyadapan hingga saat ini

"Kalau PP saja tidak berhak mengatur penyadapan apakah SOP suatu lembaga boleh? Sampai di sini saja, sudah sulit menjelaskan legalitas penyadapan oleh KPK. Padahal KPK sekarang mengandalkan itu," tutupnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya