Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pengamat: Mengapa Pemerintahan Jokowi Biarkan Paramiliter China Masuk Indonesia

MINGGU, 08 OKTOBER 2017 | 17:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kehadiran tenaga kerja dari Republik Rakyat China adalah teror bagi kaum pekerja dan rakyat Indonesia. Kehadiran mereka juga berbahaya bagi stabilitas dan keamanan dalam negeri.

"Lihat pengalaman di banyak negara di Afrika dan Asia Tengah. Cara mereka berkuasa dengan lebih dahulu mengirimkan manpower. Menurut saya, tenaga kerja di negara komunis seperti China itu dapat dikategorikan sebagai paramiliter, yang setiap saat bisa dimobilisasi untuk kepentingan militer," ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad dalam perbincangan dengan redaksi Minggu sore (8/10).

"Itu sangat berbahaya bagi Indonesia," sambungnya.


Herdi menambahkan, dirinya tidak habis pikir mengapa pemerintahan Joko Widodo seperti menganggap remeh dan memandang hal ini sebelah mata.

Menurut Herdi, gelombang kedatangan tenaga kerja China ke Indonesia bisa sedemikian besar juga karena negeri tirai bambu itu sudah tahu isi perut Indonesia.

"Sudah bukan rahasia umum, mereka menganggap bisa membeli petugas-petugas kita, bukan cuma yang di level pelaksana di tingkat bawah, tapi juga yang tergolong pejabat," demikian Herdi. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya