Golkar Minta Penyebar Adu Domba Diusut

. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham mendesak Kemenkominfo dan Polri menindak tegas situs abal-abal yang sengaja memproduksi dan menyebarkan berita bohong. Salah satunya berisi adu domba antara Presiden Joko Widodo selaku eksekutif dengan pihak legislatif.

Dalam sebuah kabar yang beredar di dunia maya, dikatakan Presiden Jokowi menyebut bila DPR dan DPRD dibubarkan maka negara bisa melakukan efisiensi hingga triliunan rupiah.

Menurut Idrus, kabar yang kini beredar luas tersebut adalah bohong. Baginya, tidak boleh ada pembiaran terhadap kabar bohong terlebih menyangkut kepala negara.

"Berita ini berita bohong. Tapi harus ditanggapi secara serius karena berimplikasi terhadap kehidupan berbangsa," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (9/7).

"Mana mungkin Presiden Jokowi ngomong seperti itu. Ini pasti hoax dan upaya mengadu domba eksekutif dengan legislatif," jelas Idrus.

Karenanya, dia meminta Kemenkominfo dan Polri secara sungguh-sungguh menertibkan situs abal-abal yang memproduksi dan menyebarkan berita bohong, tanpa harus menunggu adanya laporan masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan.

Karena persoalan tersebut punya implikasi terhadap kehidupan berbangsa, mestinya Menkominfo Rudiantara dan Kapolri Tito Karnavian memerintahkan jajaran untuk mengusut penyebaran berita bohong.

"Menkominfo dan Kapolri harus proaktif. Jangan pasif menunggu laporan," kata Idrus.

Lebih lanjut, penyebaran kabar bohong merupakan bentuk penyimpangan dari demokratisasi di Indonesia. Dalam demokrasi, penyampaian suatu gagasan diatur melalui mekanisme dan Undang Undang.

"Penyebaran berita bohong adalah bentuk penyimpangan daripada aturan, mendegradasi dan melecehkan kepala negara, itu tidak bisa dibiarkan," demikian Idrus. [rus]