Hakim Tolak Permohonan Choel Mallarangeng

Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menolak surat permohonan yang dikirimkan terdakwa Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng.

Dalam surat tersebut, Choel meminta agar majelis hakim meneruskan fakta persidangan terkait keterlibatan Wafid Muharam, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Choel menilai Wafid merupakan pelaku utama dalam proyek yang telah merugikan negara Rp464,361 miliar.

"Majelis hakim tidak punya kewenangan terkait permohonan dalam surat tersebut. Maka majelis hakim menolak surat permohonan itu," ujar Ketua Majelis Hakim Baslin Sinaga saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Di kesempatan yang berbeda, pengacara Choel, Luhut Pangaribuan menyayangkan keputusan majelis hakim tersebut. Luhut merasa, selama persidangan keterangan para saksi menyimpulkan bahwa Wafid Muharam adalah pelaku utama. Namun, hingga kini yang bersangkutan belum diproses secara hukum oleh KPK.

"Dikatakan tidak punya kewenangan itu jelas keliru sekarang tugas paling penting pelaku utama harus dibawa ke persidangan karena itu ada dalam fakta persidangan," ujar Luhut saat ditemui seusai persidangan.

Senada dengan kuasa hukumnya, Choel juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menyeret Wafid ke pengadilan.

"Kita sama-sama kawal agar KPK melakukan tugas dengan baik kapan Wafid Muharram jadi tersangka agar tidak ada tebang pilih, pelaku utama Hambalang harus dihukum tidak bisa selesai di saya saja, kalau tidak dihukum kita patut bertanya ada apa dengan KPK," ujar Choel. [sam]