Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR 2011-2012, Olly Dondokambey tak ambil pusing mengenai penyebutan namanya pada surat tuntutan Jaksa Irman dan Sugiharto, terdakwa korupsi KTP elektronik (e-KTP).
Gubernur Sulawesi Utara itu bahkan meyakini namanya tak ada dalam surat tuntutan jaksa.
"Biarin aja. Enggak ada nama saya. Di (surat) dakwaan ada. Tapi di tuntutan enggak ada," ujar Olly usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (4/7).
Olly diperiksa selama hampir empat setengah jam sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus. Menurut dia, materi pemeriksaan hari ini tak ada perbedaan yang signifikan dengan panggilan KPK sebelumnya, yakni 26 Januari 2017 lalu. Olly juga pernah bersaksi di persidangan pada 27 April 2017 lalu.
"Gak ada perbedaan. Sama seperti dipengadilan dan pemeriksaan lama. Meknisme pembahasan anggaran di DPR," imbuhnya.
Olly mengklaim, pemeriksaan kali ini sebatas melengkapi keterangan yang pernah diberikannya ketika menjadi saksi. Terkait dirinya yang disebut menerima uang 1,2 juta dollar AS yang disebut dalam surat dakwaan, Olly tetap menyangkal hal tersebut.
"Duit aja gak terima. Mau balikin uang?" ujar Olly saat ditanya wartawan mengenai instruksi KPK untuk menegmbalikan dana e-KTP.
Politisi PDIP itu juga dengan tegas mengatakan, tidak ada penawaran atau bagi-bagi aliran dana proyek e-KTP ditubuh pimpinan Banggar. Sepengetahuan dirinya, tak pernah ada pihak yang mengatur bagi-bagi uang proyek dalam Banggar.
"Kan saya sudah jawab di pengadilan tidak ada penawaran kepada pimpinan banggar DPR. Kan Gua udah jawab di pengadilan. Apa lagi?" kata Olly.
Olly menyebutkan bahwa proyek e-KTP merupakan usulan pemerintah. Bukan usulan DPR dalam pengadaan proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Selama pembahasan anggaran proyek di DPR, Olly meyakini tak pernah ada yang janggal.
[sam]
