Berita

Foto: RMOL Jabar

Hukum

Mabes Polri Harus Umumkan Hasil Investigasi Kisruh Rekrutmen Akpol

SELASA, 04 JULI 2017 | 13:21 WIB

Mabes Polri diminta segera mengumumkan hasil investigasi kekacauan dalam proses penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Polda Jabar.

"Mabes Polri tidak perlu takut dengan intervensi berbagai pihak karena publik akan mendukung penuh langkah Mabes Polri mengumumkan hasil investigasi," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (4/7).

Kisruh penerimaan Akpol 2017 di Polda Jawa Barat muncul setelah video kekecewaan orang tua calon taruna beredar. Dalam penerimaan Akpol tersebut, ada kebijakan Polda Jawa Barat yang memprioritaskan kesukuan.


Neta menilai, Mabes Polri perlu melakukan empat langkah untuk menuntaskan kasus ini. Pertama, segera copot Kapolda Jabar. Kedua, umumkan hasil kerja Tim Investigasi Mabes Polri. Ketiga, umumkan calon taruna Akpol yang lulus seleksi versi Mabes Polri. Keempat, tindak tegas semua aparatur Polda Jabar yang telibat dalam kekisruhan yang terjadi.

Menurut Neta, boleh saja Kapolda Jabar mengatakan dirinya ingin bersih-bersih dalam rekrutmen penerimaan anggota Polri di Jabar. Dan boleh saja Kapolda Jabar membantah dirinya tidak pernah mengeluarkan keputusan soal 51 persen putra daerah. Tapi Mabes Polri sudah mengatakan surat keputusan itu sudah menyebar. Surat keputusan itu sudah membuat para orang tua calon taruna Akpol resah dan protes. Surat keputusan itulah yang menjadi biang kerok hingga kasus ini mencuat dan mempermalukan institusi Polri.

"Untuk itu Tim Mabes Polri yang sudah mengambilalih kasus ini segera melakukan investigasi tentang apa yg terjadi sesungguhnya. Kemudian mengumumkan secara transparan hasil investigasinya," tutup Neta.[wid]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya