Mobil Dinas Diambil, GKR Hemas Tetap Pimpin DPD

Kebijakan Biro Pimpinan DPD RI meminta fasilitas pimpinan DPD seperti kendaraan dinas yang selama ini dipakai oleh GKR Hemas sangat disayangkan.

Senator asal Sulawesi Tengah Nurwamati Dewi Bantilan membantah pemberitaan yang menyebut bahwa GKR Hemas menyerahkan kendaraan dinas sebagai bentuk pengakuan atas pimpinan DPD saat ini.

"Saya sudah telepon Bu Hemas bahwa kendaraan itu memang diminta oleh sekjen, tetapi Bu Hemas tidak mengembalikan atau mempertahankan. Toh dia juga sehari-hari tidak memakai kendaraan itu. Mobil itu hanya dipakai untuk ke Istana setiap tujuh belas Agustus. Bu Hemas dan Pak Farouk itu bukan orang yang mau mempertahankan jabatan ya. Mereka orang yang taat hukum, jadi tetap menganggap pimpinan DPD sekarang itu ilegal," jelas Nurmawati kepada wartawan, Kamis (13/4).

Dia mengaku resah dengan banyaknya anggota partai politik di tubuh DPD. Sebab, bukan saja telah meresahkan sebagian anggota DPD tetapi juga konstituen di daerah. Masyarakat di beberapa provinsi yang ingin aspirasinya diwakili oleh anggota DPD mulai menunjukkan kemarahan atas apa yang terjadi di lembaga itu akhir-akhir ini.

"Masyarakat di daerah pemilihan saya mulai protes dan mereka minta agar DPD dibubarkan kalau diisi orang-orang partai. Selama ini mereka kan merasa terwakili oleh anggota DPD karena DPD tidak mewakili partai," ujar Nurmawati.

Dirinya sependapat dengan sikap masyarakat yang protes karena masuknya orang-orang parpol di dalam DPD.

"Kalau orang partai politik yang masuk akan memperjuangkan partainya bukan daerah. Kan untuk partai politik sudah ada DPR, untuk apa ada DPD kalau begitu. Saya setuju DPD dibubarkan saja karena hanya membuang-buang anggaran negara," ujar Nurmawati.

Menanggapi perkembangan di DPD akhir-akhir ini, Nurmawati menegaskan bahwa tetap menginginkan agar DPD menghormati hukum di Indonesia. Hukum harus berada di atas politik, tidak bisa politik berada di atas hukum. [wah]