Fahri Hamzah dan Suhariyanto/Repro
Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan rakyat, Fahri Hamzah memimpin rombongan mengunjungi kantor Pusat Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta.
Di sana, rombongan dari DPR disambut oleh Kepala BPS, Suhariyanto beserta jajarannya.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, Suhariyanto memberikan gambaran yang sangat lugas tentang perkembangan BPS dan kerja yang telah dilakukan, terutama tentang bagaimana menyajikan data pembangunan dan perkembangan ekonomi Indonesia yang menjadi basis dari keputusan dan kebijakan pemerintah.
"Sebagai informasi kepada Bapak Wakil Ketua DPR, sekarang kantor BPS ada di 33 provinsi. Hanya satu provinsi yang belum, yaitu Kaltara. BPS juga ada di seluruh kabupaten kota, dengan jumlah pegawai 16 ribu orang. Kami juga rutin melakukan Sensus Kependudukan dan Survei.
Update pada perkembangan zaman," jelas Suhariyanto sebagaimana rilis Fahri Hamzah yang dipancarluaskan ke media, Rabu (12/4).
Suharyonto menambahkan bahwa sejak ada tuntutan dari target Sustainable Development Goals (SDG), BPS mulai juga menyajikan data-data terkait yang menunjang pencapaian program. Mulai dari perdagangan nasional, pertumbuhan ekonomo, inflasi, indeks pembangunan manusia dan lain sebagainya.
Semua penyajian data tersebut terbilang sangat cepat jika dibandingkan lembaga statistik negara. Dan telah terbukti akurat karena dikontrol oleh tiga unsur, yaitu forum masyarakat statistik, lembaga statistik di bawah PBB dan masyarakat umum.
Pada kesempatan itu, Fahri Hamzah menyampaikan apresiasi atas kerja BPS dan berharap seiring dengan reformasi DPR, yang memang dituntut untuk lebih akrab dengan data-data statistik, sehingga masukan dan kritik kepada pemerintah bisa
update, tajam dan akurat.
"Sebagai sebuah komitmen untuk bekerja menjalankan fungsi pengawasan yang optimal atas kinerja pemerintah, sekarang, di setiap anggota DPR kita sudah berikan pendampingan tujuh orang staf ahli di mana dua orang bertugas sebagai asisten dan lima orang adalah peneliti. Para staf atau tenaga ahli itu harus paham dan mampu menyajikan data, argumen dan masukan bagi anggota DPR bersangkutan atas bidang yang menjadi tugas anggota DPR," urai Fahri.
Dalam pertemuan tersebut, terucap juga komitmen BPS untuk membantu DPR apabila dibutuhkan. Dengan begitu, DPR memiliki gambaran utuh atas data yang tersaji.
Sementara, terkait permintaan kepala BPS agar DPR membantu untuk merumuskan dan menginisiasi revisi UU 16/1997 tentang Statistik, Fahri Hamzah berjanji akan memprioritaskan usulan tersebut.
[wid]
