SEDIANYA Indonesia itu adalah negara hukum. Sedianya Indonesia itu adalah negara Berketuhanan. Sedianya Indonesia itu adalah negara demokrasi. Sedianya Indonesia itu adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Namun apa lacur, prakteknya serasa Indonesia adalah negara berkeTUANan.
Makar yang domainnya tentara seolah-olah bukan lagi domainnya tentara. Setiap ada aksi ummat selalu dilihat dari sisi makar. Tuduhan makar yang hanya berhenti di status tersangka. Tuduhan makar yang menabrak hak konstitusional rakyat. Tuduhan makar yang mengangkangi Hak Azazi Manusia. Tuduhan yang hanya untuk membungkam. Warga negara dipermaikan seolah masih golongan kelas tiga kayak zaman prnjajah. Diproses lanjut tidak, dilimpahkan ke Jaksa juga tidak, apalagi diajukan ke pengadilan. Nama baik orang dipermainkan tanpa rasa bersalah. Proses hukum bukan untuk kebenaran dan keadilan. Sekeranjang peraturan seolah tak ada artinya dihadapan pemilik segenggam kewenangan. Rakyat jelata benar-benar serasa hidup di negara yang berkeTUANan.
Pemilu katanya sangat krusial, akan dilaksanakan serentak untuk pertama kali. UU pemilu pun disatukan dalam sebuah kitab. Kriteria penyelenggara pemilupun dirumuskan ulang untuk menghadapi pemilu serentak berbasis evaluasi masa lalu. Namun nyatanya Penyelenggara Pemilu Serentak itu diseleksi dan diuji kepatutan dan kelayakannya justru berdasar UU pemilu lama yang tak serentak. Bakal dilantik hampir bersamaan dengan pencabutan UU yang dirujuk untuk menyeleksi itu. Tak berhenti disitu, dilantik hampir bersamaan dengan pengesahan UU yang berisi keriteria penyelenggara pemilu nan serentak itu pula. Rakyat jelata benar-benar serasa hidup di negara yang berkeTUANan.
Khawatir sang tuan tak kembali ke kursinya, Ketua Pengadilan pun disurati agar menunda sidang. Alasan yang serasa dibuat-buat. Terdakwa melenggang di karpet merah ke kursi yang seharusnya untuk orang yang tak duduk di kursi pesakitan. Jaksa pun serasa ikut bermain. Rakyat jelata benar-benar serasa hidup di negara yang berkeTUANan.
Pejabat negara membeli tanah milik negara untuk dipakai negara menggunakan uang negara seolah tanah itu milik perorangan. Penegak hukum seolah lupa arti Petunjuk Awal, seolah tuli dan buta dengan hasil audit investigasi BPK. Bukannya menggunakan hasil audit investigasi BPK untuk memeriksa yang diduga menyalahgunakan uang negara, malah sibuk mencari alasan dan mepertanyakan hasil kerja BPK. Rakyat jelata benar-benar serasa hidup di negara yang berkeTUANan.
Dewan Perwakilan Daerah yang diawal lahirnya sebagai lembaga yang harus bersih dari kepentingan politik kepartaian, malah dipimpin Ketua Umum Partai Politik dengan segala dramanya. Mahkamah Agung memutus demi kepastian hukum masa jabatan Pimpinan DPD lima tahun, Pimpinan Mahkamah Agung melantik Pimpinan DPD yang dua setengah tahun. Ketua DPR bolak balik diganti namun tetap saja tak berhenti dirundung isu miring. Isu korupsi pula. Rakyat jelata benar-benar serasa hidup di negara yang berkeTUANan.
Alam dirusak demi investasi. Buruh kasar didatangkan ditengah jutaaan pengnggura. Lembaga keuangan digadai ke negara lain. Jalur udara dan laut dikendalikan entah oleh siapa, yang jelas bukan negeri sendiri. Dan... jutaan kelakuan kalian yang lain... yang membuat kami rakyat jelata benar-benar serasa hidup di negara yang berkeTUANan.
Jangan kalian beranggapan bahwa kami rakyat buta tak tahu permainan kalian melayani kerakusan tuan-tuan kalian di segala bidang dan lini itu. Kami rakyat tahu saudara-saudara... KAMI TAHU.
Jika memang tuan demikian lebih penting bagi kalian diatas hukum. Jika memang tuan demikian lebih penting bagi kalian diatas kami rakyat jelata. Maka dengarlah nasehat kami rakyat jelata ini, nasehat yang bersumber dari kalimat suci
"Berhati-hatilah kalian dengan doa dan air mata rakyat jelata yang terzholimi"
Dan dengarlah pertanyaan kami rakyat jelata ini
"Dengan apakah kalian akan menghadapi untaian do'a-do'a beriring air mata dari kami rakyat jelata yang terzholimi?. Alasan apakah yang akan kalian pakai menghadapi anak, istrimu, dan keluarga kalian yang terkena dampak untaian do'a-do'a kami rakyat jelata yang terzholimi?"
Tentu kalian akan tertawa tak peduli dengan pertanyaan rakyat jelata ini. Namun ingatlah dengan baik-baik. Kami rakyat jelata akan tetap bersabar dalam untaian doa-doa kami sampai kapanpun karena kami rakyat jelata meyakini dengan seyakin-yakinnya ayat suci ini "Kalian membuat skenario, Tuhanpun membuat skenario, dan Tuhan adalah sebaik-baik pembuat skenario"
Maka, Kalian Tunggu Sajalah!!!
[***]
Penulis adalah Redaktur Khusus Kantor Berita Politik RMOL dan Sekjen Community for Press and Democracy Empowerment (PressCode)
