Sanggar Ciliwung Merdeka dibawah koordinasi Ignasius Sandyawan Sumardi melakukan penelitian untuk membuktikan kesewenang-wenangan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan penggusuran Bukit Duri.
Penelitian ini berjudul "Politik Hukum Rusunawa Dalam Penggusuran Paksa Bukit Duri Studi Kasus: Rusunawa Rawa Bebek".
Setelah tanggal 5 Januari 2017 Majelis Hakim membacakan putusan Pengadilan TUN No. 205/G/2016/PTUN-JKT yang membatalkan SP III dan memerintahkan Walikota Jakarta Selatan untuk mencabut SP III, sampai saat ini belum ada tindakan Pemprov DKI untuk memulihkan hak-hak warga dan membangunkan kampung susun di Bukit Duri.
"Pemprov DKI tidak mau mengoreksi kebijakannya yang telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyebabkan 60 persen dari 47.598 warga pinggir kali Ciliwung kehilangan tempat tinggal, harta kekayaan dan kehilangan pekerjaan," kata Sandyawan di Kantor Ciliwung Merdeka, Kampung Melayu, Jakarta, Senin, (3/4).
Hasil penelitian yang dilakukannya bersama tim, bahwa penggusuran proyek normalisasi Kali Ciliwung tahap kedua telah berdampak pada 363 bidang tanah dan rumah milik warga Bukit Duri, RW 10,11 dan 12 diambil secara paksa dan melawan hukum.
Laporan Pemkot Jaksel yang mengatakan bahwa semua warga Bukit Duri sudah terima rusunawa Rawa Bebek tidak benar. Pemkot Jaksel melaporkan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2016 sudah 346 bidang yang sudah pindah ke rusunawa Rawa Bebek.
"Dari data kami, hanya 121 unit atau sekitar 34,97 persen dari 346 daftar penerima rusunawa merupakan korban penggusuran Bukit Duri. Sisanya 225 unit atau 65,03 persen dari 346 bukan korban langsung dan tidak mempunyai peta bidang di Bukit Duri," paparnya.
Sandyawan menegaskan, untuk melawan propoganda Pemprov DKI yang selalu menyampaikan informasi tidak benar kepada masyarakat, harus dilawan dengan penyajian data yang benar sesuai fakta lewat penelitian.
"Menurut kami, satu-satunya cara menghadapi politik propaganda yang menggunakan taktik pengaburan, penggelapan dan manipulasi data adalah dengan mengungkapkan dan menjernihkan fakta itu sendiri melalui proses penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
[zul]
