Berita

Ilustrasi/Press TV

Global

Orang Dengan Gangguan Mental Akan Bisa Beli Senjata

KAMIS, 16 FEBRUARI 2017 | 20:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Senat Amerika Serikat telah memutuskan untuk membatalkan bagian dari hukum kontrol senjata yang mencegah orang dalam stadium lanjut penyakit mental untuk membeli senjata api.

Anggota parlemen melewati tagihan dalam 57-43 orang pada Rabu (15/2), mengirimnya ke Presiden Donald Trump, yang kemungkinan akan menandatanganinya menjadi undang-undang.

Aturan memungkinkan lebih dari 750.000 orang, yang dianggap terlalu sakit mental atau tidak mampu untuk mengelola tunjangan cacat mereka sendiri, untuk secara bebas membeli senjata.


Pemerintahan mantan Presiden Barack Obama telah mensyaratkan Social Security Administration melaporkan nama-nama dari orang-orang dengan sistem pemeriksaan latar belakang nasional berkonsultasi dengan toko senjata sebelum menjual seseorang pistol.

Hukum Obama mulai berlaku Januari ini, tetapi tidak memerlukan kepatuhan sampai Desember.

Senator Chris Murphy dari Connecticut adalah salah satu anggota parlemen yang berbicara dalam oposisi.

"Jika Anda tidak bisa mengelola urusan keuangan Anda sendiri, bagaimana kita bisa berharap bahwa Anda akan menjadi pelayan yang bertanggung jawab dari yang berbahaya, senjata api mematikan?" tanya Demokrat.

Senator Partai Republik Charles Grassley dari Iowa, bagaimanapun, mendukung gerakan.

"Jika individu tertentu cenderung kekerasan karena sifat dari penyakit mental mereka, maka pemerintah harus membuktikannya," tegasnya. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya