Rapat dengar pendapat antara DPD RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Senayan diwarnai evaluasi atas ketimpangan mutu pendidikan yang sangat jauh antara di Pulau Jawa dengan luar Jawa dan antara perkotaan dengan pedesaan.
"Ada fakta riil soal masih adanya ketimpangan yang tajam dari satu daerah dengan daerah lain. Antara Jawa dengan luar Jawa, dan kota dengan pedesaan. Ketimpangan ini begitu jauh,†jelas Anggota Komite III DPD, Eni Khairani, kepada Menteri Muhadjir Effendi, dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (31/1).
Menurutnya, perbedaan yang sangat lebar berdampak signifikan bagi daerah-daerah terpencil. Apalagi, Kemendikbud berencana memprioritaskan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
"Secara psikologis ini dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Sehingga pendidikan hanya untuk kalangan yang berada. Sementara kondisi di desa belum berubah, terutama masalah listrik dan infrastruktur,†ujar Anggota DPD asal Bengkulu itu.
Tak hanya itu, seperti disiarkan Bidang Pemberitaan DPD RI, Eni menambahkan bahwa saat ini fasilitas penunjang bagi SMK masih sangat minim. Bahkan, masih banyak guru SMK yang mengajar mata pelajaran tidak sesuai dengan jurusan atau keahliannya.
"Kami mengkhawatirkan kelulusan siswa SMK ini," ucapnya.
[ald]
