Berita

Global

Penjelasan Mark Zukerberg Soal Masalah Sebidang Tanah Di Hawaii

KAMIS, 26 JANUARI 2017 | 17:57 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

. CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan bahwa dirinya mempertimbangkan kembali serangkaian tuntutan hukum terhadap warga Hawai untuk memaksa mereka menjual sebidang tanah di Kauai.

Zuckerberg diketahui telah memulai tuntutan hukum "berjudul tenang" terhadap beberapa ratus warga Hawaii yang memiliki saham di sebidang tanah di Kauai itu.

Penduduk setempa sangat mengkritik langkah tersebut dan seorang anggota parlemen negara mengusulkan RUU yang akan memaksa Zukerberg untuk mediasi.


Zukerberg merespon hal itu dengan menyebut bahwa niatnya telah disalahpahami.

"Berdasarkan umpan balik dari masyarakat setempat, kami mempertimbangkan kembali proses gelar tenang dan mendiskusikan bagaimana untuk bergerak maju. Kami ingin memastikan bahwa kami mengikuti proses yang melindungi kepentingan pemilik properti, menghormati tradisi asli Hawaii, dan mempertahankan lingkungan, "katanya dalam sebuah pernyataan.

Dalam postingan di Facebook aa menyebut bahwa saat ini banyak cerita menyesatkan soal tanah di Hawaii.

Ia menjelaskan bahwa ia da istrinya, Priscilla membeli sebidang tanah di Hawaii tahun 2014 lalu dan ditujukkan untuk dibangun rumah sambil membantu melestarikan satwa liar dan keindahan alam.

"Tanah tersebut terdiri dari beberapa properti. Dalam setiap kasus, kami bekerja dengan pemilik mayoritas dari setiap properti dan mencapai kesepakatan yang mereka pikir itu adil," kata Zukerberg.

"Seperti kebanyakan transaksi, pemilik mayoritas memiliki hak untuk menjual tanah mereka jika mereka ingin, tapi kami harus memastikan pemilik parsial kecil dibayar untuk mereka secara adil juga," sambungnya.

Namun Hawaii merupakan wilayah yang rumit. Dengan aturan hukum yang mulai berlaku tahun 1880an, masyarakat pribumi memiliki hak untuk memiliki tanah dari keturunan.

"Tidak ada catatan yang jelas dan dalam banyak kasus, keturunan yang memiliki 1/4 persen atau 1 persen dari properti bahkan tidak tahu mereka berhak atas sesuatu," sambungnya.

Karena itulah ia juga mencari pemilik parsial dari tanah sehingga bisa dibayar secara adil. Untuk sebagian besar dari orang-orang ini, mereka sekarang akan menerima uang untuk sesuatu yang mereka bahkan tidak pernah tahu mereka punya. Tidak ada yang akan dipaksa dari tanah.

"Kami bekerja dengan seorang profesor studi Hawaii asli dan anggota lama dari komunitas ini, yang berpartisipasi dalam proses gelar tenang ini dengan kami. Hal ini penting untuk kita bahwa kita menghormati sejarah dan tradisi Hawaii," tegasnya. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya