Berita

Ilustrasi/The Guardian

Dunia

AS Hadapi Perang Skala Besar Jika Blokir Akses China Ke Pulau Buatan Di Laut China Selatan

JUMAT, 13 JANUARI 2017 | 16:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat akan menghadapi resiko "perang skala besar" dengan China jika rencana memblokade Laut China Selatan diterapkan.

Untuk diketahui bahwa calon Sekretaris Negara yang ditunjuk Donald Trump untuk pemerintahanya mendatang, Rex Tillerson baru-baru ini menyebut bahwa Amerika Serikat harus memblokade China dari akses menuju pulau-pulau buatan di Laut China Selatan.

Tillerson tidak menjelaskan bagaimana pemblokiran dilakukan dan apakah pernyataannya itu akan diimplementasikan dalam kebijakan atau tidak ke depannya.


Namun Tillerson menyamakan pembangunan pulau-pulau buatan oleh China di Laut China Selatan yang merupakan wilayah sengketa serupa dengan aksi Rusia mengambil Krimea dari Ukraina.

Media China (Jumat, 13/1) menanggapi pernyataan Tillerson.

"China memiliki cukup tekad dan kekuatan untuk memastikan bahwa  kemeriahan rakyat jelatanya tidak akan berhasil. Kecuali Washington berencana untuk mengobarkan perang skala besar di Laut China Selatan, pendekatan-pendekatan lain untuk mencegah akses China ke pulau-pulau akan menjadi hal yang bodoh," begitu bunyi editorial di Global Times, sebuah surat kabar yang dikendalikan pemerintah China.

Di bawah pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat berada dalam sikap netral atas klaim kedaulatan di wilayah sengketa itu dan tidak mengakui kepemilikan apapun.

Namun Amerika Serikat sering menentang kontrol China di daerah dengan melayarkan kapal perang dalam apa yang disebut dengan latihan navigasi.

Sementara dikabarkan surat kabar China Daily bahwa jika kebijakan Amerika Serikat menjadi lebih konfrontatif, termasuk menolak akses China ke pulau-pulau buatan, maka itu akan menghancurkan hubungan antara China dan Amerika Serikat.

Tanggapan dari Kementerian Luar Negeri China masih lebih lembut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang menyebut bahwa hubungan China dan Amerika Serikat didasarkan pada sikap non-konfrontasi, non-konflik dan saling menguntungkan serta 'win-win' cooperation. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya