Berita

Ilustrasi/The Guardian

Global

AS Hadapi Perang Skala Besar Jika Blokir Akses China Ke Pulau Buatan Di Laut China Selatan

JUMAT, 13 JANUARI 2017 | 16:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat akan menghadapi resiko "perang skala besar" dengan China jika rencana memblokade Laut China Selatan diterapkan.

Untuk diketahui bahwa calon Sekretaris Negara yang ditunjuk Donald Trump untuk pemerintahanya mendatang, Rex Tillerson baru-baru ini menyebut bahwa Amerika Serikat harus memblokade China dari akses menuju pulau-pulau buatan di Laut China Selatan.

Tillerson tidak menjelaskan bagaimana pemblokiran dilakukan dan apakah pernyataannya itu akan diimplementasikan dalam kebijakan atau tidak ke depannya.


Namun Tillerson menyamakan pembangunan pulau-pulau buatan oleh China di Laut China Selatan yang merupakan wilayah sengketa serupa dengan aksi Rusia mengambil Krimea dari Ukraina.

Media China (Jumat, 13/1) menanggapi pernyataan Tillerson.

"China memiliki cukup tekad dan kekuatan untuk memastikan bahwa  kemeriahan rakyat jelatanya tidak akan berhasil. Kecuali Washington berencana untuk mengobarkan perang skala besar di Laut China Selatan, pendekatan-pendekatan lain untuk mencegah akses China ke pulau-pulau akan menjadi hal yang bodoh," begitu bunyi editorial di Global Times, sebuah surat kabar yang dikendalikan pemerintah China.

Di bawah pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat berada dalam sikap netral atas klaim kedaulatan di wilayah sengketa itu dan tidak mengakui kepemilikan apapun.

Namun Amerika Serikat sering menentang kontrol China di daerah dengan melayarkan kapal perang dalam apa yang disebut dengan latihan navigasi.

Sementara dikabarkan surat kabar China Daily bahwa jika kebijakan Amerika Serikat menjadi lebih konfrontatif, termasuk menolak akses China ke pulau-pulau buatan, maka itu akan menghancurkan hubungan antara China dan Amerika Serikat.

Tanggapan dari Kementerian Luar Negeri China masih lebih lembut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang menyebut bahwa hubungan China dan Amerika Serikat didasarkan pada sikap non-konfrontasi, non-konflik dan saling menguntungkan serta 'win-win' cooperation. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya