Berita

Global

Pengamat: Ambisi Politik Di Balik Penangguhan Kerjasama Militer Indonesia-Australia

JUMAT, 06 JANUARI 2017 | 19:03 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Penangguhan kerjasama militer antara Indonesia dan Australia oleh Jenderal Gatot Nurmantyo baru-baru ini bisa digunakan sebagai bagian dari dorongan strategis yang lebih besar untuk membangun karir politiknya.

Begitu analisa sejumlah ahli dalam tulisan di Financial Review (Jumat, 6/12). (Baca artikel asli di sini).

"Gatot memiliki ambisi politiknya sendiri. Ia ingin menjadi calon wakil presiden atau presiden," kata seorang profesor politik Indonesia di Universitas Nasional Australia, Greg Fealy.


"Ia seorang pria dengan pendapat yang sangat tinggi dari kemampuannya sendiri dan banyak orang di elit politik melihat dia sebagai pemain. Ketika dia membuat pernyataan seperti ini ia tidak hanya membuat mereka sebagai kepala angkatan bersenjata tapi ia juga mungkin diposisikan untuk beberapa pertarungan politik masa depan," sambungnya.

Untuk diketahui bahwa kerjasama militer kedua negara ditangguhkan tanpa keterlibatan atau sepengetahuan Presiden Joko Widodo atau Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Demi menyelesaikan hal ini, Menhan Ryamizard akan segera terbang ke Australia.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya bahwa penagguhan kerjasama itu diputuskan menyusul insiden pada November lalu di mana pihak militer Indonesia mengatakan bahwa ada materi pelatihan yang tidak sensitif budaya dan menghina Indonesia di pangkalan militer di Perth.

Pemerintah Australia menolak menyatakan apa materi yang dimaksud, namun kabar yang berkembang adalah terkait dengan Papua Barat dan Pancasila.

Menteri Pertahanan Australia telah mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa pihaknya mengaku menyesal atas insiden tersebut.

Sementara itu menurut penulis The Armed Forces of Indonesia Bob Lowry, pasukan pertahanan Australia kemungkinan akan meninjau pendidikan dan pelatihan dari para petugasnya menyusul insiden itu. Pemerintah Australia sendiri telah mengkonfirmasi bahwa penyelidikan atas insiden itu hampir selesai.

Lowry menyebut bahwa reaksi dari Jenderal Gatot atas insiden itu menunjukkan bahwa ada yang lebih dipertaruhkan.

"Ini mengumpani gambaran politik lebih besar di Jakarta," ujarnya.

Ia lebih lanjut mempertanyakan apakah Jenderal Gatot akan bertahan dalam perannya saat ini dengan memberikan penangguhan kerjasama militer tanpa persetujuan Presiden.

"Ia telah memberikan tali yang cukup untuk menggantung dirinya sendiri," sambungnya,

Jokowi Sendiri baru-baru ini mengatakan bahwa hubungan Indonesia dan Australia tetap baik dan masalah yang terjadi akan segera diklarifikasi.

Sementara itu Fealy menambahkan bahwa jika presiden, Menhan dan Menlu tidak diberitahu soal penaangguhan ini, maka "beritahu kami sesuatu tentang bagaimana hubungan sipil dan militer yang saat ini tengah ditangani dalam pemerintahan Jokowi".

Australia sendiri bukanlah satu-satunya negara yang "menerima kemarahan" Gatot. Ia diketahui telah menjadi kritikus China, salah satu investor asing terbesar di Indonesia,

Tahun lalu, angkatan Laut Indonesia menembaki sebuah kapal nelayan China di perairan yang disengketakan, dan terkait hal ini, Gatot juga secara terang-terangan mendesak presiden untuk mengambil sikap yang lebih kuat.

Dalam beberapa kesempatan, Gatot telah berbicara tentang bagaimana kekuatan asing yang berusaha merongrong Indonesia dari dalam melalui infiltrasi ideologi dan udaya serta sabotase ekonomi.

Ia menunjuk jari pada peningkatan obat keras di Indonesia serta seks bebas sebagai contoh dan membuat tuduhan proxy war.

"Pandangannya memiliki distribusi yang luas," kata Fearly.

"Ia menyukai sorotan publik. Ia berpikir bahwa ia memiliki jawaban untuk masalah negara," sambungnya.

Sementara itu menurut mantan duta besar untuk Indonesia John McCarthy, masalah antara kedua negara ini harus segera diselesaikan.

Ia mencatat bahwa saat ini banyak masalah yang dihadapi di kawasan Asia saat ini. Termasuk diantaranya adalah munculnya Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang memerintahkan pembunuhan ribuan pengedar narkoba dan yang juga kerap melontarkan kata-kata kasar kepada Presiden Barack Obama.

Sementara di Thailand belum ada tanda-tanda bahwa militer akan mengembalikan pemerintahan demokratis. Sedangkan ketegangan terus meningkat di wilayah sengekta Laut China Selatan.

"Ini hanya semacam hal yang kita butuhkan untuk mencegah terjadi antara Australia dan Indonesia," kata McChrthy,

Lebih lanjut ia menggambarkan bahwa Jenderal Gatot sebagai sosok yang nasionalis dan ia meragukan jika jenderal Indonesia lainnya akan memiliki reaksi yang sama atas insiden ini. [mel] 

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya