Berita

Trump/Net

Dunia

Pilihan-pilihan Paling Mungkin Bagi Trump Untuk Tangani Rencana Uji Coba Rudal Korut

RABU, 04 JANUARI 2017 | 15:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump awal bulan ini mengatakan bahwa rencana Korea Utara untuk menguji rudal balistik antar benua tidak akan terjadi.

"Ini tidak akan terjadi!" tulis Trump singkat dalam akun Twitternya baru-baru ini.

Pernyataan itu merupakan respon dari penyataan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang pada malam tahun baru membuat pernyataan bahwa Korea Utara telah semakin dekat dengan rencana uji coba rudal balikstik antar benua.


Namun, sikap Trump tersebut agaknya kurang memuaskan karena ia tidak memberikan indikasi lebih lanjut soal bagaimana ia akan memutar balik program senjata Korea Utara tersebut pasca ia menjabat di Gedung Putih pada 20 Januari mendatang.

Hal ini jugalah yang merupakan masalah bagi pemerintahan Amerika Serikat sebelum-sebelumnya, baik Demokrat ataupun Republik.

Dalam artikel yang dimuat Reuters awal pekan ini dirangkum sejumlah analisa dan pendapat yang menyebut bahwa mantan pejabat Amerika Serikat dan ahli lainnya kerap menekankan bahwa pada dasarnya hanya ada dua pilihan bagi Amerika Serikat ketika mencoba untuk mengekang program nuklir dan rudal yang cepat berkembang di Korea Utara.

Dua cara itu adalah bernegosiasi atu mengambil tindakan militer. Memang kedua cara tersebut tidak menawarkan kesuksesan tertentu. Namun opsi militer dinilai lebih memiliki bahaya besar, terutama bagi Jepang dan Korea Selatan yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat.

Dalam kicauan terpisah, Trump juga menyebut bahwa China yang merupakan negara tetangga Korea Utara serta satu-satunya sekutu di Asia tidak melakukan banyak hal untuk membendung aksi Korea Utara.

Padahal banyak kritikus, termasuk dalam pemerintahan Barack Obama yang sepakat bahwa China telah bisa menekan Korea Utara lebih keras.

Para Ahli mengatakan bahwa sikap keras Trump terhadap China terutama pada perdagangan dari dan ke Taiwan bisa membuktikan adanya kontraproduktif dalam mengamankan kerjasama China yang lebih besar.

James Acton, co-direktur Program Kebijakan Nuklir di Washington Carnegie Endowment for International Peace mengatakan bahwa dengan kicauan itu, Trump telah menarik garis merah yang bisa nantinya bisa dinilai.

"Ini adalah tweet bodoh untuk Trump  mengirim peringatan tantangan besar untuk menghambat program nuklir dan rudal Korea Utara. Saya pikir ini bisa menjadi sesuatu yang datang kembali menghantuinya," ujarnya seperti dimuat Reuters.

Sementara itu, sejumlah pejabat Amerika Serikat yang enggan diidentifikasi mengatakan bahwa sebenarnya militer Amerika Serikat memiliki tiga pilihan untuk menganggapi uji coba rudal Korea Utara. Pilihan itu adalah serangan pre-emptive sebelum diluncurkan, mencegat rudal dalam penerbangan atau memungkinkan peluncuran berlangsung tanpa hambatan.

Terkait opsi pertama, seorang pejabat, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan, ada resiko dengan tindakan pre-emptive, termasuk kemungkinan menyerang target yang salah atau atau pembalasan Korea Utara melawan sekutu regional.

Sedangkan terkait opsi kedua, ahli pengawasan senjata Jeffrey Lewis mempertanyakan apakah pertahanan rudal Amerika Serikat bisa menembak jatuh rudal tes. Selain itu ia menggarisbawahi bahwa menghancurkan program nuklir dan rudal Korea Utara akan menjadi usaha besar yang beresiko.
 
Lewis yang juga merupakan think tank dari Middlebury Institute of International Studies di Monterey, California mengatakan bahwa Amerika Serikat akan memerlukan kampanye militer besar selama periode waktu tertentu bila hendak menjalankan opsi kedua.

Dia mencatat bahwa situs uji coba nuklir dan rudal utama Korea Utara berada pada sisi yang berbeda dari negara dan pabrik-pabrik yang memasok mereka yang tersebar di beberapa provinsi.

Sementara itu, senator Republik Cory Gardner baru-baru ini menulis di CNN bahwa ia berharap agar pemerintahan Trump bisa menerapkan sanksi sekunder pada perusahaan dan entitas yang membantu program senjata Korea Utara, banyak di antara mereka yang berada di China. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya