Berita

Trump/Net

Global

Pilihan-pilihan Paling Mungkin Bagi Trump Untuk Tangani Rencana Uji Coba Rudal Korut

RABU, 04 JANUARI 2017 | 15:29 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump awal bulan ini mengatakan bahwa rencana Korea Utara untuk menguji rudal balistik antar benua tidak akan terjadi.

"Ini tidak akan terjadi!" tulis Trump singkat dalam akun Twitternya baru-baru ini.

Pernyataan itu merupakan respon dari penyataan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang pada malam tahun baru membuat pernyataan bahwa Korea Utara telah semakin dekat dengan rencana uji coba rudal balikstik antar benua.


Namun, sikap Trump tersebut agaknya kurang memuaskan karena ia tidak memberikan indikasi lebih lanjut soal bagaimana ia akan memutar balik program senjata Korea Utara tersebut pasca ia menjabat di Gedung Putih pada 20 Januari mendatang.

Hal ini jugalah yang merupakan masalah bagi pemerintahan Amerika Serikat sebelum-sebelumnya, baik Demokrat ataupun Republik.

Dalam artikel yang dimuat Reuters awal pekan ini dirangkum sejumlah analisa dan pendapat yang menyebut bahwa mantan pejabat Amerika Serikat dan ahli lainnya kerap menekankan bahwa pada dasarnya hanya ada dua pilihan bagi Amerika Serikat ketika mencoba untuk mengekang program nuklir dan rudal yang cepat berkembang di Korea Utara.

Dua cara itu adalah bernegosiasi atu mengambil tindakan militer. Memang kedua cara tersebut tidak menawarkan kesuksesan tertentu. Namun opsi militer dinilai lebih memiliki bahaya besar, terutama bagi Jepang dan Korea Selatan yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat.

Dalam kicauan terpisah, Trump juga menyebut bahwa China yang merupakan negara tetangga Korea Utara serta satu-satunya sekutu di Asia tidak melakukan banyak hal untuk membendung aksi Korea Utara.

Padahal banyak kritikus, termasuk dalam pemerintahan Barack Obama yang sepakat bahwa China telah bisa menekan Korea Utara lebih keras.

Para Ahli mengatakan bahwa sikap keras Trump terhadap China terutama pada perdagangan dari dan ke Taiwan bisa membuktikan adanya kontraproduktif dalam mengamankan kerjasama China yang lebih besar.

James Acton, co-direktur Program Kebijakan Nuklir di Washington Carnegie Endowment for International Peace mengatakan bahwa dengan kicauan itu, Trump telah menarik garis merah yang bisa nantinya bisa dinilai.

"Ini adalah tweet bodoh untuk Trump  mengirim peringatan tantangan besar untuk menghambat program nuklir dan rudal Korea Utara. Saya pikir ini bisa menjadi sesuatu yang datang kembali menghantuinya," ujarnya seperti dimuat Reuters.

Sementara itu, sejumlah pejabat Amerika Serikat yang enggan diidentifikasi mengatakan bahwa sebenarnya militer Amerika Serikat memiliki tiga pilihan untuk menganggapi uji coba rudal Korea Utara. Pilihan itu adalah serangan pre-emptive sebelum diluncurkan, mencegat rudal dalam penerbangan atau memungkinkan peluncuran berlangsung tanpa hambatan.

Terkait opsi pertama, seorang pejabat, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan, ada resiko dengan tindakan pre-emptive, termasuk kemungkinan menyerang target yang salah atau atau pembalasan Korea Utara melawan sekutu regional.

Sedangkan terkait opsi kedua, ahli pengawasan senjata Jeffrey Lewis mempertanyakan apakah pertahanan rudal Amerika Serikat bisa menembak jatuh rudal tes. Selain itu ia menggarisbawahi bahwa menghancurkan program nuklir dan rudal Korea Utara akan menjadi usaha besar yang beresiko.
 
Lewis yang juga merupakan think tank dari Middlebury Institute of International Studies di Monterey, California mengatakan bahwa Amerika Serikat akan memerlukan kampanye militer besar selama periode waktu tertentu bila hendak menjalankan opsi kedua.

Dia mencatat bahwa situs uji coba nuklir dan rudal utama Korea Utara berada pada sisi yang berbeda dari negara dan pabrik-pabrik yang memasok mereka yang tersebar di beberapa provinsi.

Sementara itu, senator Republik Cory Gardner baru-baru ini menulis di CNN bahwa ia berharap agar pemerintahan Trump bisa menerapkan sanksi sekunder pada perusahaan dan entitas yang membantu program senjata Korea Utara, banyak di antara mereka yang berada di China. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya