Berita

Donald Trump/net

Dunia

Media China: Trump Memicu Krisis Yang Nyata

SENIN, 12 DESEMBER 2016 | 12:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden  terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, menekankan bahwa AS tidak harus mempertahankan kebijakan Taiwan bagian dari "satu China".

Kebijakan AS itu sudah berlangsung hampir empat dekade. Kini, pernyataan Trump cenderung memusuhi Beijing. Trump mengatakan itu dalam "Fox News Sunday" merespons protes diplomatik dari Cina atas langkahnya menerima komunikasi telepon dari Presiden Taiwan pada 2 Desember.

"Saya sepenuhnya memahami kebijakan 'satu China'. Tapi saya tidak tahu mengapa kita harus terikat dengan 'satu China' kecuali kita membuat kesepakatan dengan China yang berkaitan dengan hal-hal lain, termasuk perdagangan," kata Trump.


Pembicaraan telepon antara Trump dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, adalah kontak pertama yang terjadi antara Presiden AS dan Taiwan sejak Presiden Jimmy Carter pada tahun 1979. Beijing menganggap Taiwan adalah provinsi yang membangkang dan isu tersebut selalu jadi subjek sensitif bagi China.

Setelah percakapan telepon Trump dengan Presiden Taiwan, pemerintahan Obama yang masih menjabat, mengutus ajudan senior Gedung Putih untuk berbicara dengan para pejabat China dan menekankan bahwa "satu China" masih menjadi kebijakan Washington yang utuh.

Pernyataan Trump pun memicu tanggapan dari koran Global Times yang dikelola pemerintah China. Dalam sebuah editorial, media itu menggambarkan Trump sebagai "anak kecil" yang kebijakan luar negerinya mengesampingkan negosiasi pada isu "satu China".

"Kebijakan 'satu China tidak bisa dibeli dan dijual. Trump, tampaknya, hanya mengerti bisnis dan percaya bahwa segala sesuatu memiliki harga dan bahwa jika ia cukup kuat maka ia dapat membeli dan menjual dengan kekerasan," tulis media tersebut.

Editorial Global Times memperingatkan bahwa Trump, karena "kurangnya pengalaman", akan bertanggung jawab besar karena dipengaruhi dan dikendalikan oleh kelompok garis keras di sekitarnya.

Ditambahkan, jika Trump membuang kebijakan "satu China", maka hal itu akan memicu "krisis nyata". [ald]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Menteri Haji Usul BPIH 2027 Naik 10-15 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:22

Perpres Ojol 2026 Dikebut, Ini 3 Tarif yang Bakal Diatur Pemerintah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:12

Film Insidious: Out of the Further Resmi Tayang di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:01

Penyegaran AKD Golkar Strategis Perkuat Kinerja DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:54

Rupiah Menguat Rp17.840 Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:38

Trump Hentikan Latihan Militer AS-Korsel Lebih Cepat Demi Hubungan Baik dengan Korut

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:26

IGCE 2026 Momentum Indonesia Jadi Raksasa Geothermal Dunia

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:23

Polri-Kejagung Kompak Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:21

Mantan Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:01

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 | 16:45

Selengkapnya