Berita

Donald Trump/net

Dunia

Media China: Trump Memicu Krisis Yang Nyata

SENIN, 12 DESEMBER 2016 | 12:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden  terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, menekankan bahwa AS tidak harus mempertahankan kebijakan Taiwan bagian dari "satu China".

Kebijakan AS itu sudah berlangsung hampir empat dekade. Kini, pernyataan Trump cenderung memusuhi Beijing. Trump mengatakan itu dalam "Fox News Sunday" merespons protes diplomatik dari Cina atas langkahnya menerima komunikasi telepon dari Presiden Taiwan pada 2 Desember.

"Saya sepenuhnya memahami kebijakan 'satu China'. Tapi saya tidak tahu mengapa kita harus terikat dengan 'satu China' kecuali kita membuat kesepakatan dengan China yang berkaitan dengan hal-hal lain, termasuk perdagangan," kata Trump.


Pembicaraan telepon antara Trump dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, adalah kontak pertama yang terjadi antara Presiden AS dan Taiwan sejak Presiden Jimmy Carter pada tahun 1979. Beijing menganggap Taiwan adalah provinsi yang membangkang dan isu tersebut selalu jadi subjek sensitif bagi China.

Setelah percakapan telepon Trump dengan Presiden Taiwan, pemerintahan Obama yang masih menjabat, mengutus ajudan senior Gedung Putih untuk berbicara dengan para pejabat China dan menekankan bahwa "satu China" masih menjadi kebijakan Washington yang utuh.

Pernyataan Trump pun memicu tanggapan dari koran Global Times yang dikelola pemerintah China. Dalam sebuah editorial, media itu menggambarkan Trump sebagai "anak kecil" yang kebijakan luar negerinya mengesampingkan negosiasi pada isu "satu China".

"Kebijakan 'satu China tidak bisa dibeli dan dijual. Trump, tampaknya, hanya mengerti bisnis dan percaya bahwa segala sesuatu memiliki harga dan bahwa jika ia cukup kuat maka ia dapat membeli dan menjual dengan kekerasan," tulis media tersebut.

Editorial Global Times memperingatkan bahwa Trump, karena "kurangnya pengalaman", akan bertanggung jawab besar karena dipengaruhi dan dikendalikan oleh kelompok garis keras di sekitarnya.

Ditambahkan, jika Trump membuang kebijakan "satu China", maka hal itu akan memicu "krisis nyata". [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

UPDATE

Dua Nama Hilang dari Daftar Calon BPK

Kamis, 10 September 2026 | 00:17

UAG Perkuat Sekolah Rakyat dan Talenta Halal Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 00:06

Langkah Berani Gubernur Sultra Tertibkan Aset Usik Zona Nyaman Oknum Tertentu

Rabu, 09 September 2026 | 23:52

DPRD DKI Dukung Perluas Program Pendidikan bagi Santri Perkotaan

Rabu, 09 September 2026 | 23:32

Salat Istisqa Digelar di Lahat, Bursah Zarnubi Mohon Hujan segera Turun Merata

Rabu, 09 September 2026 | 23:22

DPR Dorong Pembangunan dari Desa Lewat Rakernas AKSI

Rabu, 09 September 2026 | 23:20

Rosan Roeslani Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Terbaik

Rabu, 09 September 2026 | 23:00

DPR: Kalau Ada Laporan Masyarakat, Polri Tak Perlu Ragu

Rabu, 09 September 2026 | 22:59

Jangan Sampai Indonesia jadi Sasaran Empuk Jaringan Narkoba Internasional

Rabu, 09 September 2026 | 22:45

Mantan Napi KDRT Diduga Kriminalisasi Istri Lewat Kesaksian Palsu ART

Rabu, 09 September 2026 | 22:31

Selengkapnya