Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai fenomena demonstrasi 4 November lalu hampir sama dengan unjuk rasa besar di Korea Selatan yang menentang Presiden Park Gun-Hye.
Menurutnya, besarnya aksi protes di Korsel lantaran presiden Korsel dianggap melindungi koruptor dan kroni-korni yang secara arogan memeras pengusaha di Korsel.
Sama halnya di Indonesia, aksi besar pada 4 November kemarin, juga dilatarbelakangi oleh kroni presiden yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang bertindak arogan hingga melakukan pelecehan terhadap agama.
"Perbedaannya, kalau di Korsel presidennya disuruh mundur karena melindungi kroni-kroninya. Tetapi di kita tetap meminta presiden tidak melindungi temannya (Ahok) yang telah terbukti melalui MUI melakukan penistaan agama," ujar Adhie dalam jumpa pers Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) di Jalan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta, Senin malam (14/11).
Menurut Adhie, sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah sangat jelas bahwa pernyataan Ahok di Kepulauan seribu pada 27 September lalu telah menistakan agama. Namun, dirinya merasa heran mengapa pihak kepolisian memperumit masalah yang justru bakal menimbulkan keresahan kaum muslim.
Padahal, sikap MUI sudah bisa dijadikan barang bukti. Sama seperti langkah Polri yang meminta pertimbangan MUI terkait Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sesat atau tidak.
"Secara hukum ini sudah sangat jelas, ini sudah masuk ke ranah pidana. Tapi dalam perkembangannya, kasus ini berlarut-larut dan mendesak elemen masyarakat lainnya ikut tergerak," ujarnya.
Lebih jauh, Adhie menilai, lambatnya penanganan kasus dugaan penistaan agama telah memberi efek pada melemahnya rupiah.
"Mula-mula turunnya rupiah karena kasus terpilihnya Trump (Presiden Amerika Serikat) tapi ternyata bukan karena itu. Melainkan karena urusan politik di Indonesia, akibatnya investor sulit masuk ke sini," pungkasnya.
[wah]
